MENAKAR DISORIENTASI FATWA HARAM BUNGA BANK

 MENAKAR  DISORIENTASI FATWA HARAM BUNGA BANK

Oleh: Nurul Huda

Pendahuluan

bankIndonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, setiap pemeluk agama Islam terfragmentasi dalam banyak golongan yang berafiliasi dengan organisasi keagamaan.

Setiap organisasi keagamaan paling tidak punya lembaga yang bertugas untuk memberikan petunjuk atau bimbingan tentang hukum Islam, sebut saja Komisi Fatwa yang dimiliki oleh Majelis Ulama Indonesia, Bahtsul Masail yang dimiliki oleh Nahdlatul Ulama, dan Majelis Tarjih yang dimiliki oleh Muhammadiyah.

Ketiga lembaga di atas merupakan representasi dari organisasi keagamaan yang dibuat rujukan oleh sebagian besar umat Islam di Indonesia. Dahulu, fatwa sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa Indonesia. Misalnya dalam reproduksi anak, lembaga-lembaga tersebut memberikan fatwa bolehnya mengikuti KB selaras dengan kebijakan pemerintah tentang  pengendalian laju pertumbuhan penduduk dengan menggunakan model keluarga berencana yang membatasi jumlah anak hanya menjadi dua, padahal mayoritas umat Islam pada waktu itu menganut slogan ‘banyak anak banyak rejeki’.

Adanya fatwa secara massif dari lembaga fatwa, lambat laun berpengaruh pada prilaku reproduksi anak umat Islam. Ini terbukti dengan suksesnya pemerintah menekan laju pertumbuhan penduduk sesuai dengan program yang dicanangkan. Kondisi di atas berbeda dengan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga fatwa akhir-akhir ini, sebut saja haramnya pluralisme karena bertentangan dengan agama, haramnya merokok karena disinyalir berakibat pada kematian, dan yang lebih khusus adalah haramnya bunga bank karena faktor kehati-hatian.

Begitu juga dengan hasil Bahtsul Masail atau Fatwa bunga bank yang dikeluarkan oleh bahtsul Masail NU. Memang, dalam putusannya, lembaga Bahtsul Masail memberikan banyak pilihan hukum, namun sesuai dengan prinsip kehati-hatian (ihtiyat), bunga bank tetap diharamkan. Haramnya bunga bank yang sudah menjadi transaksi simpan-pinjam dalam dunia perbankan kecuali perbankan syariah tentu berimplikasi pada kehidupan ini. Bagi pendukung fatwa tersebut, karena bunga bank sangat memberatkan nasabah atau bahkan mengeksploitasi nasabah. Namun bagi yang menolak fatwa tersebut, bunga bank yang diberlakukan oleh perbankan sesuai dengan kebijakan pemerintah dapat membantu kegiatan perekonomian masyarakat, apalagi saat ini, tingkat suku bunga sangat rendah.

Pembahasan

Kemaslahatan manusia (maslahah) sebagai orientasi fatwa

Sebelum membahas fatwa sebagai aplikasi syariah, perlu penulis ketengahkan di sini pandangan Ibn ‘Ashur tentang syariah itu sendiri. Syariah dipandang dan difahami sebagai tata-aturan yang universal dan dapat diterapkan di seluruh tempat dan segala zaman (salihun likuli makanin wa zamanin). Pandangan ini memposisikan syariah bukan sebagai aturan legal-formal yang gagap terhadap perkembangan zaman, namun syari’ah dipahami sebagai tata-aturan yang mempunyai tujuan atau yang dinamakan maqasid al-shari‘ah yang bersifat universal yang dapat diejawantahkan dalam keadaan tempat dan zaman yang berbeda.

Tujuan syariah yang menjadi landasan dasar tashri‘ tersebut berupa Pemeliharaan agama, pemeliharaan jiwa, pemeliharaan harta, pemeliharaan akal, dan pemeliharaan keturunan. Pemeliharaan agama adalah segala upaya perlindungan terhadap lima prinsip dasar atau disebut kuliyat al-khams tersebut menjadi ruh dalam pemberlakuan syariah.

 Sedangkan terrealisasinya pemeliharaan terhadap lima hal yang bersifat pokok di atas disebut maslahah. Dan sebaliknya, jika pemeliharaan lima prinsip dasar tersebut tidak terealisasi, disebut mafsadah. Dengan demikian, adanya syariah yang selalu berpretensi untuk memelihara apa yang menjadi keniscayaan hidup manusia tentu selaras dengan kepentingan atau kemaslahatan umat manusia secara umum.

Maslahah adalah kondisi terealisasinya tujuan-tujuan syariah tersebut, bukan sekedar tercapainya kepentingan umat manusia yang mungkin hanya didasarkan pada kesenangan semata. Kalau hanya untuk merealisasikan kesenangan semata, tentu tidak membutuhkan syariah untuk mengaturnya karena seluruh umat manusia punya naluri untuk mendapatkannya. Maka, maslahah yang merupakan kondisi tercapainya tujuan syariah yang menjadi kepentingan umat manusia secara umum bukan hanya berkisar pada hal-hal yang bersifat fisiologis (kenikmatan fisik), bukan juga berkisar pada hal-hal yang bersifat psikis (kebahagiaan), melainkan juga menyentuh level tertinggi yaitu bersifat etis. Sehingga kemaslahatan yang diproyeksikan oleh syariah Islam dapat memadukan unsur lahir dan batin.

Lebih dari itu, tercapainya kemaslahatan umat manusia acapkali menjadi bias dan seringkali ditafsirkan secara sepihak oleh sementara banyak orang, maka harus ada kepastian, kejelasan, ukuran yang dapat dijadikan pedoman semua orang. Dalam artian maslahah yang merupakan cermin dari tercapainya tujuan syariah harus dapat dipastikan bukan hanya praduga yang tidak ada dasarnya, harus jelas sehingga wujudnya maslahah ini dapat dipersepsi oleh kebanyakan orang dan maslahah dimaksud harus terukur sehingga dapat diidentifikasi terealisasi dan tidaknya maqasid al-shari‘ah.

Hukum-hukum syariah juga selalu dikorelasikan dengan sifat-sifat yang terukur. Adapun terukurnya hukum dalam syariah dengan melalui enam cara:

Pertama, terukurnya hukum dalam syariah dengan cara, membedakan antara yang substansi dengan yang berupa aksiden seperti pembagian harta warisan disebabkan aspek kekerabatan (substansi) bukan didasarkan pada sifat berupa kasih sayang, pertemanan, dan sebagainya.

Kedua, memastikan adanya substansi dibalik nama seperti pidana hadd dihubungkan dengan meminum khamr bukan dihubungkan dengan sifat memabukkan.

Ketiga, menentukan kadar yang pasti seperti syariah menentukan satu nisab dalam kewajiban zakat.

Keempat, pembatasan waktu seperti zakat yang dikeluarkan harus sudah melampaui satu tahun.

Kelima, menentukan aksiden tertentu yang dimiliki oleh substansi, seperti dalam akad sewa-menyewa, harus ditentukan aksiden atau sifat yang dimiliki akad sewa-menyewa berupa pekerjaan (‘amal).

Keenam, penentuan batasan seperti seseorang baru terkena pidana sariqah jika barang yang diambil disimpan sebagaimana mestinya (hirzi mithl).[1]

Selain dari pada itu, hukum-hukum Islam bergerak dalam wilayah keadaan, dan sifat tindakan umat manusia yang kesemuanya berupa makna yang menghasilkan kemaslahatan dan kemadharatan. Dalam artian, hukum-hukum Islam tidak bertautan dengan nama-nama sesuatu atau bentuk visualnya yang tidak mengandung makna syar’i. Seorang mufti harus menghindari keputusan hukum yang didasarkan hanya pada nama, misalnya mengharamkan anjing laut karena ada kesamaan dengan nama anjing yang diharamkan atau mengharamkan qahwah (biji-bijian dari negara Yaman) dikarenakan qahwah dalam bahasa arab berarti nama sebuah khamr.[2]

Berbicara tentang fatwa, memang fatwa bukanlah qada‘ yang bersifat mengikat karena qada‘  merupakan suatu keputusan produk pemerintah yang ada sanksinya jika dilanggar, namun menurut Ibn Ashur, ada persamaan dan perbedaan yang harus diketahui,  persamaan fatwa dan qada‘  terletak pada fungsinya yang berpretensi untuk mengaplikasikan syariah (tatbiq al-shari‘ah), berpretensi untuk menyamakan antara hukum tashri‘i dan hukum tatbiqi, dan produk keputusannya disebut hukum tatbiqi,. Adapun perbedaannya terletak pada tingkat pelaksanaannya. Kalau dalam qada‘, seseorang menjalankan keputusan tersebut dengan ijin Imam atau pemerintah tapi dalam fatwa tidak membutuhkan ijin dari lembaga resmi pemerintah.

Proses aplikasi hukum syariah terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, seperti mengoperasikan silogisme dengan memposisikan syariah sebagai premis minor (muqadimah sughra) dan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat sebagai premis mayor (muqadimah kubra) yang kemudian melahirkan kesimpulan yang berupa hukum tatbiqi. Dengan begitu, syariah harus bersifat universal (kulliyat) dan persoalan baru yang dihadapi oleh masyarakat bersifat partikular (juz’iyyat) sehingga persoalan-persoalan tersebut dapat dimasukkan dalam universalitas syariah. Dan ahirnya dapat diambil kesimpulannya (natijah)[3]

Ibn Ashur mengajukan dua cara agar syariah dapat cocok di setiap zaman dan pada seluruh tempat. Cara yang pertama, dengan melakukan ta’wil terhadap lahiriyah hokum. Dengan begitu, syariah yang bersifat universal dapat disesuaikan atau cocok terhadap segala kondisi yang ada tanpa adanya kesulitan. Adapun cara yang kedua adalah adat kebiasaan umat harus menerima pembentukan yang sesuai dengan ajaran Islam tanpa adanya kesulitan yang dialami masyarakat, sehingga terjadi perubahan kebiasaan tanpa menimbulkan kesulitan yang berarti. Maka tidak patut jika kesesuaian syariah dengan manusia diartikan dengan keharusan umat manusia mengikuti kondisi umat tertentu seperti kondisi bangsa Arab pada waktu legislasi (tashri‘), dan tidak patut juga jika umat manusia harus mengikuti hukum-hukum yang bersifat partikular. Seandainya itu terjadi, maka kesesuaian syariah dengan kondisi umat manusia bercampur dengan kesulitan-kesulitan. Dengan begitu, jelas sudah bahwa kesesuaian syariah terhadap segala zaman itu dikarenakan syariah bersifat universal dan mengandung maslahah.[4]

Dari sana, timbul percabangan hukum yang berbeda-beda yang sesuai dengan kondisi masyarakatnya. Perbedaan hukum tersebut sebetulnya hanya terletak pada bentuknya (shakl) saja namun sebenarnya satu dalam koridor perwujudan maqasid al-shari‘ah atau yang dinamakan maslahah.

Maka, tidak heran jika syariah yang dibawah oleh Nabi Muhammad bukan hanya diperuntukkan untuk golongan tertentu, masa tertentu, seperti syariahnya nabi-nabi terdahulu. Namun lebih dari itu, syariah Islam diperuntukkan bagi seluruh umat yang dimuka bumi ini sampai hari akhir. Bahkan syariah Islam disebut fitrah bagi umat manusia. Dalam artian seluruh umat manusia secara fitrah mengadopsi syariah Islam sebagai tata-aturan yang mengatur kehidupan baik ditinjau dari aspek lahir maupun batin.

Menjadi panduan hidup umat manusia secara keseluruhan tidak mungkin terjadi kalau sifat dasar syariah tidak mencerminkan fleksibilitas, toleran (sammahah), karena kalau sifat dasar syariah tidak toleran yakni syariah yang memperberat umat manusia atau syariah yang terlalu memberikan kebebasan pada umat manusia, maka syariah Islam akan terjerumus pada sesuatu yang menyulitkan atau bahkan membahayakan umat manusia.[5]

Munculnya konsep maslahah sebagai cermin terealisasinya maqasid al-shari‘ah sudah barang tentu bertujuan agar syariah dapat berjalan semestinya dan mendapat apresiasi dari masyarakat, yakni dapat digunakan sebagai tata-aturan kehidupan masyarakat. Karena eksistensi syariah tidaklah berguna dan berfungsi tanpa adanya implementasi dan respektasi dari masyarakat, maka kepatuhan masyarakat terhadap syariah merupakan target yang selalu harus diupayakan.

Akhirnya, menjadi keharusan memberikan fatwa-yang merupakan aplikasi syariah-selalu berorientasi pada kemaslahatan umat manusia bukan yang lainnya. Dengan begitu pemberian fatwa selaras dan sebangun dengan hakikat syariah yang bersifat universal. Dan akan menyebabkan kepatuhan masyarakat terhadap syariah tanpa menimbulkan kesengsaraan dan kesulitan dalam masyarakat. Lahirnya ikatan dalam hukum dengan sukarela, secara tidak langsung dapat disejajarkan dengan syariah yang dilengkapi dengan sanksi yang biasanya dapat digunakan sebagai alat memaksa kepatuhan masyarakat. Kalau fatwa tidak diorientasikan pada kemaslahatan manusia, maka dapat dibilang telah terjadi reduksi syariah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Manfaat dan Madarat Bunga Bank

Menurut Kasmir (pakar ilmu perbankan di Indonesia), bunga bank adalah balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Di samping itu, bunga juga diartikan sebagai harga yang harus dibayar  kepada nasabah yang menyimpan dana dengan yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (bagi yang mendapat pinjaman).[6]

Adapun fungsi bunga bank dalam perekonomian modern bukan hanya menjadi sumber penghasilan bagi bank, melainkan juga berfungsi sebagai alat politik perekonomian Negara untuk kesejahteraan umat. Besar kecilnya bunga di atur oleh undang-undang dengan tujuan untuk mencegah kemungkinan terjadinya eksploitasi pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah atau pihak bank terhadap nasabah.[7]

Kebijakan penentuan besar-kecilnya bunga dipengaruhi oleh diantaranya; besarnya bunga simpanan dan tingkat inflasi yang diperkirakan. Adanya faktor inflasi sebagai faktor penentuan bunga bank adalah untuk menjaga agar nilai riil uang yang dimiliki suatu bank tidak menurun.

Sebagai gambarannya adalah suatu bank tertentu meminjamkan uang 1 juta kepada nasabah yang akan dikembalikan satu tahun ke depan. Selama satu tahun ternyata terjadi inflasi sebesar 10% sehingga nilai nominal uang tahun depan yang sebesar 1 juta, sebenarnya hanya memiliki niali riil sebesar  Rp. 900.000,-. Dengan kata lain, ketika suatu bank tersebut memberikan pinjaman 1 juta kepada nasabah pada hari ini kemudian dikembalikan sebesar 1 juta juga di tahun depan, maka secara tidak langsung ada unsur kezaliman.[8]

Salah satu tujuan syariah adalah hifz al-mal yang berarti menjaga harta umat manusia dari kerusakan dan perpindahan harta kepada orang lain tanpa imbalan.[9] Lebih lanjut Ibn ‘Ashur menjelaskan secara rinci tujuan syariah tersebut sebagai berikut:

Pertama, terjadinya perputaran harta diantara umat manusia dengan jalan benar; jalan yang tidak memberatkan pelakunya.[10]

Tujuan di atas agar transaksi barang atau keuangan tidak hanya bergulir pada orang-orang tertentu saja yang teridentifikasi sebagai orang-orang kaya. Sebagai penunjang atas perputaran harta dimaksud, sudah sewajarnya jika dalam transaksi barang atau keuangan diberikan kemudahan. Salah satunya adalah mengunggulkan aspek maslahah daripada aspek mafsadah yang disinyalir tidak signifakan berpengaruh pada tujuan di atas.[11]

Tujuan kedua adalah kejelasan harta yang diperoleh seseorang. Maksud kejelasan harta di sini adalah menjauhkan harta dari bahaya dan perselisihan. Sebagai contohnya adalah segala transaksi yang dijalankan umat manusia harus dipersaksikan dan segala hutang piutang harus disertai jaminan.[12]

Tujuan ketiga adalah kokohnya harta. Pengertian kokohnya harta adalah kokohnya kepemilikan harta seseorang yang perolehannya dengan cara yang tidak dilarang dan tidak dengan perselisihan.[13]

Tujuan keempat adalah keadilan dalam harta. Pengertian keadilan dalam harta adalah cara perolehannya tidak dilalui lewat kezaliman yang indikatornya adalah melaui perawatan transaksi yang dapat menimbulkan bahaya dan penolakan terhadap transaksi yang dapat menimbulkan kemaslahatan umum.[14]

Untuk menganalisa status hukum bunga bank yang saat ini masih menjadi tradisi perbankan umum, terlebih dahulu mengidentifikasi sifat-sifat yang melekat pada bunga bank yang kemungkinan menjadi alasan fatwa tersebut. Sifat-sifat yang melekat pada bunga bank adalah tambahan uang selain pinjaman pokok, memberatkan nasabah atau eksploitasi.

Jika dalam perbankan konvensional, transaksi nasabah dengan pihak bank, khususnya peminjaman, tentu nasabah akan mengembalikan uang yang dipinjam beserta bunga yang dibebankan pada nasabah sesuai dengan peraturan undang-undang. Dengan demikian pihak nasabah harus mengembalikan uang yang dipinjam dan uang yang teridentifikasi sebagai bunganya.

Dalam dunia perbankan, penambahan jumlah uang yang dibebankan pada nasabah tentu sudah biasa, misalnya penambahan untuk biaya operasional perbankan, penambahan uang sebagai langkah antisipasi terjadinya inflasi yang sering terjadi dalam sistem perekonomian kita, dan tidak lupa untuk kepentingan perbankan sendiri Belum lagi, jika keuntungan dari bunga tersebut akhirnya juga dikembalikan pada rakyat secara umum.

Kalau dihubungkan dengan konsep maslahah Ibn Ashur yang fokusnya untuk menjaga tujuan syariah berupa hifd al-mal, tentu harus dikorelasikan dengan seluruh tujuan syariah sudah digariskan oleh Ibn ‘Ashur dalam rangka pemeliharaan harta umat manusia.

Hubungan tambahan uang dengan aspek kemudahan perpindahan harta ke orang banyak tentu tidak bersifat negatif. Dalam arti tambahan uang yang dibebankan oleh nasabah tidak mengakibatkan terjadinya kemandekan perputaran harta dari awalnya orang-orang tertentu kepada orang banyak yang membutuhkan. Karena sudah diketahui, tambahan uang tersebut peruntukannya sangat jelas.

Adapun hubungannya dengan kejelasan harta, bunga yang diterapkan oleh perbankan konvensional diterapkan dengan transparan. Dalam arti seorang nasabah ketika memilih produk perbankan berupa pinjaman, status bunga sudah dipersaksikan oleh kedua belah pihak, agar nanti tidak ada permasalahan. Dengan begitu, seorang nasabah tidak pernah dipaksa oleh perbankan untuk mengambil skema pinjaman dan tentunya nasabah mempunyai banyak pilihan untuk menentukan jadi dan tidaknya transaksi dimaksud.

Sedangkan aspek keadilan dalam harta, transaksi pinjaman dengan bunga tidak pernah menggunakan cara-cara yang mengarah pada kezaliman, baik yang dilakukan oleh nasabah atau perbankan. Dalam kondisi perekonomian yang sering terjadi inflasi, tentu dapat dikatakan kezaliman nasabah kepada perbankan jika uang yang dipinjam dikembalikan dengan jumlah yang sama dalam nominalnya. Begitu juga sebuah kezaliman, jika untuk merangsang perekonomian masyarakat yang kurang sejahtera, perbankan menerapkan pinjaman dengan bunga yang tinggi.

Untuk aspek kekalnya harta, transaksi dengan memakai bunga (tambahan dari pokok pinjaman) harus diljalankan dengan cara-cara yang dilarang oleh agama. Secara umum, ulama mengkaitkan permasalahan bunga bank dengan riba yang dilarang oleh syariat. Dalam arti bunga bank diharamkan karena disamakan dengan riba yang artinya adalah tambahan tanpa imbalan (ziyadah bila ‘iwad). Menurut hemat penulis, penentuan bunga yang sejak awal transaksi sudah diberitahukan kepada nasabah tidak dapat dikatakan sebagai tambahan tanpa imbalan karena memang sejak awal adanya bunga direncanakan untuk sebagai balas jasa atas modal yang dikucurkan terhadap nasabah-nasabah perbankan. Sangat beda dengan riba yang adanya tambahan bersifat insidental ketika penghutang tidak mampu membayar ketika jatuh tempo, dengan demikian tambahan sejak awal bukan dimaksudkan sebagai balas jasa atas modal yang diberikan namun lebih banyak dipengaruhi oleh faktor penangguhan pembayaran (ziyadat al-ajal).[15]

Adapun sifat yang melekat berikutnya adalah bunga bersifat eksploitatif. Maksud eksploitatif adalah adanya pemerasan atau penarikan keuntungan yang tidak wajar oleh pihak bank terhadap nasabah melalui instrumen bunga. Menurut hemat penulis, sifat ini adalah satu-satunya sifat yang dapat dipastikan mengakibatkan tidak terealisasinya tujuan syariah berupa hifz al-mal berserta aspek-aspeknya.

Bunga yang eksploitatif tersebut tentu dapat dipastikan mengakibatkan terjadinya kemandekan perputaran harta di antara orang banyak yang membutukan, dan kejelasan harta yang walaupun dijalankan melalui transaksi yang transparan dikarenakan nasabah merasa diperas oleh pihak bank. Akibat yang ditimbulkan tersebut tidak diperdebatkan ulama dan akan berlaku pada seluruh tempat.

Sedangkan kalau dihubungkan dengan aspek keadilan dalam harta, tentu harus dilihat bunga yang diterapkan di perbankan konvensional selama ini. Untuk mengetahui kezaliman dalam transaksi ber-bunga tersebut, tentu harus dibuktikan secara empirik seperti penelitian yang dilakukan Bank Indonesia

Hasil penelitian  menggambarkan bahwa kelompok responden yang dapat menerima bunga diterapkan dalam perbankan adalah sebanyak 58% untuk responden selain nasabah bank syariah dan 55% untuk total responden. Alasan yang dominan diutarakan antara lain: (1) bunga digunakan untuk merangsang masyarakat dalam menyimpan uang di bank, (2) dalam ukuran yang wajar bunga diperbolehkan, (3) bunga sebagai balas jasa atas modal, dan (4) terpaksa karena tidak ada alternatif lainnya. Adapun prosentase masyarakat yang tidak setuju penerapan system bunga dalam perbangkan sebanyak 42% untuk katagori non-nasabah bank syariah dan 45% untuk total responden. Adapun alasan yang diungkapkan adalah: (1) bunga bank merupakan riba, (2) bunga bank memberatkan nasabah, (3) adanya keragu-raguan posisi bunga dalam hukum agama yaitu antara halal dan haram.[16]

Dengan demikian, eksploitatif yang menjadi sifat bunga bukan merupakan properia substansial. Ini terbukti dari kenyataan lebih dari separuh jumlah responden yang menyetujui bunga diterapkan walaupun dengan berbagai alasan dan kurang dari separuh mengatakan tidak setuju walaupun dengan perbedaan alasan juga.

Adapun kalau dikorelasikan dengan aspek kekalnya harta dalam artian tidak bertentangan dengan syariah, tentu harus kembali pada larangan riba yang ada dalam al-Qur’an sebagai berikut:

ياَ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اَمَنُوْا لآ تَأْكُلُوا الرِّبَا اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً

 “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan riba dengan berlipat ganda”.(QS. Ali Imran [130]: 3).

 

Menurut hemat penulis, keharaman riba bertalian erat dengan tambahan yang berlipat-lipat. Kata ضعف adalah jumlah yang sepadan dengan asalnya. Dengan begitu kalau dipraktekkan dalam hutang piutang, seorang nasabah perbankan harus mengembalikan pokok pinjaman beserta bunganya yang besarnya 100%. Praktek tersebut dulu dijalankan dengan ketentuan jika penghutang tidak belum dapat membayar sesuai perjanjian waktu, maka nasabah harus membayar tambahan sebesar 100% dengan kompensasi penangguhan jatu tempo, ketika tempo yang diberikan sudah lewat, maka penghutang harus mengemblikan sesuai dengan pokok pinjaman+bunganya dan seterusnya.[17]

Memang banyak mufassir yang mengatakan bahwa berlipat-lipat tidak menjadi alasan diharamkannya riba, namun menurut hemat penulis, kepastian dan terukurnya akibat tambahan yang berlipat-lipat dalam hutang piutang akan menjadi jelas pada aspek dari tujuan syariah yang berupa hifz al-mal. Misalnya dengan prosentase bunga yang lebih dari 100% per tahun akan dapat dipastikan mengakibatkan kemandekan perputaran harta di antara orang banyak yang membutuhkan. Semua itu dikarenakan prosentase tersebut tidak lagi dapat menolong mereka dari lubang kemiskinan, namun justru akan menambah kemiskinan yang sudah ada atau terjerat dalam lingkaran kemiskinan.

        Kesimpulan

Dengan begitu, menurut hemat penulis, bunga yang selama ini diterapkan di bank konvensional tidak bertentangan dengan argumentasi agama. Dan jika dihubungkan dengan klasifikasi hukum yang digariskan oleh Ibn Ashur, tentu haramnya bunga adalah tidak tepat juga. Yang tepat adalah diberikannya status hukum bunga dengan mubah. Itu semua dikarenakan manfaat yang ditumbulkan dari simpan-pinjam dengan skema bunga walaupun dapat memutus mata rantai kemiskinan, dapat dicarikan alternatif lain yang misalnya dengan skema bagi hasil dan sebagainya. Begitu juga, mafsadah yang ditimbulkan oleh bunga bank tidak tergolong mu‘tabarah. Dengan kata lain, fatwa haram bunga bank tidak sungguh-sungguh diorientasikan pada kemaslahatan. Wallahu A’lamu Bishshowab

DAFTAR PUSTAKA

Al-Nassar, Ali Sami. Manahij al-Bahth ‘ind Mufakkir al-Islam wa al-Iktishaf al-

Manhaj al-‘Ilm fi al-‘Alam al-Islami. Kairo: Dar al-Ma’arif, 1967.

‘Ashur, Ibn. Maqasid al-Shari‘ah al-Islamiyah, Oman: Dar al-Nafais, 2001

‘Ashur, Ibn. al-Tahrir wa al-Tanwir, 85-86. Tunisia: Dar Shahnun,1997.

Mubarok, Jaih. Perkembangan Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia, Bandung: Pustaka Bani Quraish, 2004

W, Ghafur.  Memahami Bunga Bank dan Riba ala Muslim Indonesia, 151. Yogyakarta:

            Cakrawala Media, 2008.

 

 

[1]Ibn ‘Ashur, Maqasid al-Shari‘ah al-Islamiyah, 372-375.

[2]Ibid., 346-347.

[3]Ibid., 214-215.

[4]Ibid., 323-326.

[5]Ibid., 269.

[6]Jaih Mubarok, Perkembangan Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia (Bandung: Pustaka Bani Quraish, 2004), 20.

[7]Ibid., 24.

[8]Ghafur W, Memahami Bunga Bank dan Riba ala Muslim Indonesia, 126.

[9]Ibn ‘Ashur, Maqasid al-Shari‘ah al-Islamiyah, 304.

[10]Ibid., 456- 466.

[11]Ibid., 469.

[12]Ibid., 477.

[13]Ibid., 474.

[14]Ibid., 477.

[15]Jaih Mubarak, Perkembangan Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia, 35.

[16]Ghafur W, Memahami Bunga Bank dan Riba ala Muslim Indonesia, 151.

[17]Ibn ‘Ashur, al-Tahrir wa al-Tanwir, 85-86.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *