KRITIK ATAS PEMIKIRAN FIKIH ISLAM LIBERAL

KRITIK ATAS PEMIKIRAN FIKIH ISLAM LIBERAL

Nurul Huda

 Thoughts of Islamic fiqh Liberal covers not obligatory close the genitals because it does not conform with the standards of Indonesian public decency, the permissibility of women become leaders because of prohibitions against Human Rights, the irrelevance of the Islamic punishment (Qisas, stoning, qath’u al-Yad) as opposed Human Rights, interfaith marriage because the prohibition is contrary to the principle of pluralism. The method used is Erklaren; explanation rests on the logic of causality. The goal is to establish and maintain a group of bourgeois establishment.

 LIBERALISASI FIKIH

“Saya meletakkan Islam sebagai organisme yang hidup, sebuah agama yang berkembang sesuai dengan denyut nadi perkembangan manusia. Islam bukan sebuah monument mati yang dipahat pada abad ketujuh masehi, lalu dianggap sebagai patung indah yang tak boleh disentuh tangan sejarah. Saya melihat, kecenderungan untuk memonumenkan Islam amat menonjol saat ini. Sudah saatnya suara lantang dikemukakan untuk menandingi kecenderungan ini.

Saya mengemukakan sejumlah pokok pikiran dibawah ini sebagai usaha sederhana menyegarkan kembali pemikiran Islam yang saya pandang cenderung membeku, menjadi paket yang sulit didebat dan dipersoalkan: paket Tuhan yang disuguhkan kepada kita semua dengan pesan sederhana, take it or leave it! Islam yang disuguhkan dengan cara demikian, amat berbahaya bagi kemajuan Islam itu sendiri. Jalan satu-satunya menuju kemajuan Islam adalah dengan mempersoalkan cara menafsirkan agama ini. Untuk menuju kearah itu, kita memerlukan beberapa hal.

Pertama, penafsiran Islam yang non litaral, substansial, kontekstual, dan sesuai dengan denyut nadi peradaban yang sedang dan terus berubah. Kedua, penafsiran Islam yang dapat memisahkan mana unsur-unsur didalamnya yang merupakan kreasi budaya setempat, dan mana yang merupakan nilai fundamental. Kita harus bisa membedakan mana ajaran dalam Islam yang merupakan pengaruh jultur arab dan mana yang tidak.

Islam itu kontekstual, dengan pengertian, nilai-nilainya yang universal harus diterjemahkan dalam konteks tertentu, misalnya konteks Arab, Melayu, Asia Tengah, dan seterusnya. Tetapi, bentuk-bentuk Islam yang kontekstual itu hanya ekspresi budaya, dan kita tidak diwajibkan mengikutinya.

Aspek-aspek Islam yang merupakan cerminan kebudayaan Arab, misalnya tidak usah diikuti. Contoh, soal jilbab, potong tangan, qishash, rajam, jenggot, jubah, tidak wajib diikuti, karena itu hanya ekspresi lokal partikular Islam di Arab. Yang harus diikuti adalah nilah-nilai universal yang melandasi praktik-praktik itu. Jilbab intinya adalah mengnenakan pakaian yang memenuhi standar kepantasan umum (public decency). Kepantasan umum tentu sifatnya fleksibel dan berkembang sesuai perkembangan kebudayaan manusia. Begitu seterusnya.

Ketiga, umat Islam hendaknya tidak memandang dirinya sebagai masyarakat atau umat yang terpisah dari golongan yang lain. Umat manusia adalah keluarga universal yang dipersatukan oleh kemanusiaan itu sendiri. Kemanusiaan adalah nilai yang sejalan, bukan berlawanan dengan Islam. Larangan kawin beda agama, dalam hal ini antara perempuan Islam dengan lelaki non-Islam sudah tidak relevan lagi.   al-Qur’an sendiri tidak pernah dengan tegas melarang itu, karena al-Qur’an menganut pandangan universal tentang martabat manusia yang sederajat tanpa melihat perbedaan agama. Segala produk hukum Islam klasik yang membedakan antara kedudukan orang Islam dan non-Islam harus diamandemenkan berdasarkan prinsip kesederajatan universal dalam tataran kemanusiaan ini.

Keempat, kita membutuhkan struktur sosial yang dengan jelas memisahkan mana kekuasaan politik dan mana kekuasaan agama. Agama adalah urusan pribadi; sementara pengaturan kehidupan publik adalah sepenuhnya hasil kesempatan masyarakat melalui prosedur demokrasi. Nilai-nilai universal agama tentu diharapkan ikut membentuk nilai-nilai publik, tetapi doktrin dan praktek peribadatan agama yang sifatnya partikular adalah urusan masing-masing agama.

Bagaimana mengikuti Rasul? Disini, saya menpunyai perbedaan dengan pandangan dominan. Dalam usaha menterjemahkan Islam dalam konteks sosial politik di madinah, Rasul tentu menghadapi banyak keterbatasan. Rasul memang berhasil menerjemahkan cita-cita sosial dan spiritual Islam di Madinah, tetapi Islam sebagaimana diwujudkan disana adalah Islam historis, partikular, dan kontekstual.

Kita tidak diwajibkan mengikuti Rasul secara harfiah, sebab apa yang dilakukan olehnya di Madinah adalah upaya menegosiasikan antara nilai-nilai universal uslam dengan situasi sosial di sana dengan seluruh kendala yang ada. Islam di Madinah adalah hasil suatu rade-off antara yang universal dengan yang partikular.

Musuh semua agama adalah ketidakadilan. Nilai yang diutamakan Islam adalah keadilan. Misi Islam yang saya anggap paling penting sekarang adalah bagaimana menegakkan keadilan di muka bumi, terutama di bidang politik dan ekonomi (tentu juga di bidang budaya), bukan menegakkan jilbab, mengurung kembali perempuan, memelihara, jenggot, memendekkan ujung celana dan tetek bengek masalah yang menurut saya amat bersifat furu’iyah. Keadilan itu tidak hanya bisa dikhotbahkan, tetapi harus diwujudkan dalam bentuk sistem dan aturan main, undang-undang dan sebagainya, dan diwujudkan dalam perbuatan.

Masalah kemanusiaan tidak bisa diselesaikan semata-mata merujuk hukum Tuhan (sekali lagi: saya tidak percaya adanya hukum Tuhan); kami hanya percaya pada ninail-nilai ketuhanan yang universal), tetapi harus merujuk kepada hukum-hukum atau sunnah yang telah diletakkan Allah sendiri dalam setiap bidang maslaah. Bidang politik mengenal hukumnya sendiri, bidang ekonomi mengenal hukumnya sendiri, bidang sosial mengenal hukumnya sendiri, dan seterusnya.

Sudah tentu hukum-hukum yang mengatur masing-masing bidang kehidupan itu harus tunduk kepada nilai primer, yaitu keadilan. Karena itu, syariat Islam hanya merupakan himpunan nilai-nilai pokok yang sifatnya abstrak dan universal; bgaaimana nilai-nilai itu menjadi nyata dan dapat memenuhi kebutuhan untuk menangani suatu masalah dalam periode tertentu, sepenuhnya diserahkan kepada ijtihad mansuia itu sendiri.” [1]

Untuk menelaah lebih jauh tentang pemikiran-pemikiran fikih Islam Liberal di atas, perlu kiranya terlebih dahulu dipetakan lebih jelas tentang asumsi dasar atau episteme yang akan menjadi penentu lahirnya pemikiran-pemikiran dan sekaligus sebagai badan sensor yang tugasnya adalah mengafirmasi pemikiran yang mendukung asumsi dasar dan menegasikan pemikiran yang dirasa kontradiksi denganya. Asumsi dasar dimaksud adalah tidak ada hukum Tuhan dalam bangunan pengetahuan Islam.

Asumsi dasar tersebut lahir dari teori yang digunakan oleh Islam Liberal dalam menganalisis teks keagamaan yang tidak disandarkan pada otoritas teks seperti Islam Literal, melainkan menggunakan teori sosio-historis yang selalu menjastifikasi kebenaran teks hanya melalui konteks kesejarahan. Teori ini dalam literatur  Islam tentu bukan barang baru, karena sejak dulu sudah ada perdebatan ulama tentang al-‘ibrah bi khusus al-sabab la bi ‘umum al-lafdhi atau sebaliknya. Artinya yang menjadi tolok ukur kebenaran itu sebab lahirnya ayat yang merupakan konteks kesejaran atau otoritas teks tanpa melihat konteknya?.

Aplikasi teori sosio-historis dalam menelaah sebuah teks keagamaan secara konsisten akan berimplikasi serius terhadap bangunan agama yang beradab-abad lalu diperjuangkan, dirawat oleh para pendahulu kita. Bahkan tidak mustahil jika bangunan agama yang tersisa adalah hanya ajaran tauhid yaitu keyakinan terhadap monoteisme.

“Tidak ada hukum Tuhan” berkonotasi semuannya adalah hasil kreasi umat manusia tak terkecuali Nabi Muhammad Saw. Al-Qur’an yang dulu diperdebatkan ulama  sebagai kalam qadim atau sebagai makhluk, sekarang dimunculkan kembali sebagai basis legitimasi akan kebenaran sosio-historis. Dan perdebatan tentang penurunan kitab suci al-Qur’an secara redaksional (lafdhi) dan secara substansial (maknawi) atau hanya salah satunya

 KRITIK IDEOLOGI FIKIH

 

Untuk menganalisis lebih mendalam tentang manifesto pemikiran jaringan Islam liberal di atas, perlu kiranya melakukan pembacaan ganda, dimulai dari pembacaan yang teresurat dan berakhir pada pembacaan narasi yang tersirat. Pembacaan yang tersurat mencakup tentang bagaimana asumsi dasar yang digunakan? Metode apa yang digunakan dan kesimpulannya bagaimana? Sedangkan pembacaan narasi yang tersirat berupaya untuk melakukan kritik ideologi yang didasarkan pada asumsi, metode dan kesimpulan.

Asumsi dasar yang digunakan sebagai landasan berfikir adalah keyakinan mereka tentang modernisasi sebagai proses pembebasan umat manusia. Maksud pembebasan tersebut adalah pembebasan eksterior; pembebasan mansuia dari situasi primernya yang determinative, partisipatif, dan tertutup. Dalam arti manusia seharusnya dibebaskan dari wilayah metafisik menuju wilayah empirik.[2]

Untuk melihat proses pembebasan tersebut, mereka mengadopsi corak kesadaran modern yang bertumpu pada lima hal. Pertama, individuasi, kedua distansi, ketiga progres, keempat rasionalisasi, kelima sekularisasi.

Sebagai corak kesadaran faktual dan aktual, karakateristik di atas memang menandai manusia modern. Dengan menempatkan dalam kelima proses ini, pertama-tama manusia modern dapat dipahami sebagai makhluk yang tersentak dari keterpukauannya terhadap alam, sehingga mental partisipasi yang membenamkan mansuia ke dalam proses-proses kosmos menjadi sikap distansi. Manusia mengalami keretakan dari kosmosnya. Proses menjadi sadar ini merayap terus sehingga melehirkan proses-proses lain. Alam yang bernyawa dibunuhnya lewat proses desakralisasi dan berlanjut pada tercapainnya prantara-prantara sosial dari simbol-simbol religious lewat proses sekularisasi. Dari dukungan entitas-entitas kolektifnya, muncullah individu yang bereksistensi melalui proses individuasi. Manusia bukan lagi menghuni ruang sosio-mistis, melainkan mencul melampaui masyarakat dan tradisinya. Terhadap waktu sirkuler yang menenpatkan manusia dalam ritme-ritme yang repetitive, proses kesadaran melerai lingkaran itu dan merentangkannya menjadi waktu yang linier.

Di hadapan manusia, alternatif-alternatif dapat diciptakan. Manusia menghayati sejarahnya sebagai perubahan-perubahan unik yang mengarah pada progress. Seluruhnya ini pada gilirannya dapat diasalkan pada proses fundamental kesadaran manusia sendiri yang menghalihkan kemampuan naluriahnya ke arah rasio lewat proses rasionalisasi.[3]

Mereka memahami bahwa progres atau kemajuan adalah suatu kesadaran yang khas dalam modernitas. Masyarakat modern sadar bahwa waktu merupakan sebuah arus yang tak bisa di ulang. Kekinian itu unik dan begitu lewat sekejab menjadi kesilaman; artinya, ia lenyap dibelakang. Waktu memiliki nilai intrinsik yang tak terulangi. Karena itu, kita bisa mengisi waktu mengandung potensi kreatif, sebab melalui waktu tersebut manusia menghasilkan peristiwa-peristiwa khas. Jika demikian, suatu seri waktu tidak sekedar berisi rentetan peristiwa tanpa arah. Setiap saat adalah potensi kreatif, maka harus merupakan perbaikan atas saat sebelumnya. Dengan kata lain, kekinian merupakan peningkatan kualitatif kelampauan dalam rangka lebih meningkatkannya dalam kenantian. Dalam arti inilah waktu dihayati sebagai sebuah garis lurus menuju kemajuan. Daur waktu yang menandai kesadaran pra-modern dipatahkan. Tidak ada lagi repetisi dan imitasi tapi yang ada hanyalah kreasi.

Mereka juga memahami bahwa sekularisasi adalah sebentuk kesadaran yang membedakan atau bahkan memisahkan antara yang sakral dan profan atau bahkan usaha untuk membebaskan dari dominasi agama dalam kenyataan sosial.

Sangat menarik mempelajari keyakinan mereka tentang perubahan yang bersifat linier. Model linier diturnkan dari perkembangan ilmu-ilmu alam dan teknologi dalam masa pencerahan abad ke-18. Seperti proses problem solving dalam perkembangan kedua agen modernisasi ini, transformasi sosial dibayangkan sebagai serial progresif, katakanlah, semacam butir-butir tasbih, yang satu menyusul yang lain, namun dalam garis tegas yang sama. Kalaupun terjadi gangguan, dapat ditangani secara teknis sebagai gangguan lahiriah. Sesudahnya, serial ini bisa maju lagi dalam arah yang dapat diprediksi. Berpikir kritis model ini adalah kemampuan memecahkan masalah teknis, dan kritik model ini memang ampuh untuk mengetahui masalah efesiensi, yang antara lain disebabkan oleh hambatan-hambatan mentalitas tradisional. Meskipun mengandung daya emansipatoris karena merasionalkan tindakan, kritik menurut model ini mengandung kelemahan yang serius yaitu tidak sensitif terhadap kritis yang disebabkan oleh eliminasi tradisi itu.

Kalau saja mereka mau menggunakan model dealektis; tidak memandang gangguan dalam transformasi sosial sebagai gangguan lahiriah dan bersifat teknis belaka sehingga cara memecahkannya seperti seorang mekanik memperbaiki mesinyya. Gangguan tersebut justru menandakan adanya suatu kesenjangan antara matra kemajuan teknis dan objektif dan matra sosialiasi yang lebih menyangkut penghayatan subjektif para anggota masyarakat. Artinya, perkembangan ilmu-ilmu alam dan teknologi yang berjalan seperti garis lurus progresif itu, jika diaplikasikan dalam bentuk rekayasa sosial, akan memasuki matra praktis-moral  masyarakat, sehingga turut mempengaruhi proses pembentukan dan penghayatan nilai-nilai. Eliminasi elemen-elemen tradisi yang oleh model liniear diandaikan begitu saja, oleh model dialektis dikalkulasi sebagai penghalaman negatif, yaitu dalam bentuk krisis-krisis makna. Karena makna diobjektifkan menjadi struktur normatif masyarakat sekaligus dihayati menjadi struktur kepribadian, kritis makna mencakup baik krisis sosial maupun krisis kepribadian. Dalam arti ini, model dialektis membuat kalkulasi penderitaan: kesenjangan itu menghasilkan dehumanisasi. Berpikir kritis dalam model ini bukan sekedar kemampuan untuk menangani persoalan teknis, melainkan kemampuan menyingkapkan adanya krisis itu dan mengatasinya. Apakah masyarakat yang kritis ini, yang menjadi landasan berpikir mereka sehingga memperkosa agama untuk mengukuti laju kereta dehumanisasi?

Di sisi lain, rasionalisasi yang diakui sebagai elemen penting sebenarnya lahir praktek pendisiplinan. Artinya, unsur-unsur heterogen masyarakat diseragamkan oleh rasio yang homogen. Manusia menjadi budak sistem homogen masyarakat yang rasional. Mengapa mereka tidak membiarkan manusia menurut unsur-unsur heterogenitasnya yang erotis yang sekaligus sakral yang selalu melampaui rasio?

Adapun metode yang digunakan untuk menjelaskan hukum-hukum yang ada dalam sumber hukum Islam dalam kehidupan manusia adalah dengan menggunakan metode Erklaren (menjelaskan menurut kausalitas). Metode ini lahir memang dikhususkan untuk menjelaskan objek menurut penyebabnya. Maka tidak heran jika ayat-ayat al-Qur’an dan al-Hadist selalu dijelaskan melalui asbab al-Nuzul semata. Dalam arti, hukum-hukum yang ada tersebut harus dilihat sebagai pengaruh kebudayaan setempat yang mestinya bersifat partikular. Dengan begitu, kita mendapatkan informasi yang jelas tentang posisi hukum yang sebenarnya sudah tidak relevan lagi dikarenakan kebudayaan yang diproduksi pada zaman dahulu tidak akan terulang kembali pada masa kini. Maka sudah sewajarnya jika hukum-hukum tersebut kehilangan matra positifnya. Mereka memposisikan kitab suci layaknya mesin-mesin yang sekilas ketika tidak relevan dengan perkembangan zaman, dianggap telah merusak dan perlu perbaikan-perbaikan secara teknis. Mereka seperti mekanik-mekanik professional yang melihat realitas yang ada dalam kitab suci dengan tidak iktu terlibat di dalamnya atau distansi. Mestinya, metode yang digunakan oleh mereka adalah metode verstehen (memahami), dengan penekanan pada makna bukan kausalitas. Untuk mencapai pemahaman terhadap makna dunia kehidupan yang tersimpan dalam diktum teks kitab suci itu tertutup bagi pengamat yang tak mampu melangsungkan proses komunikasi. Dalam arti, mereka harus menempatkan diktum ayat dalam kitab suci sebagai jawaban atas fakta sosial yang terjadi. Sehingga jawaban hukum yang ada di dalamnya tidak menjadi hal yang aneh, asing atau bahkan irrasional dari spektrum pemikiran mereka.

Kalau membaca relasi diktum hukum dengan fakta sosial dengan menggunakan logika kausalitas yang niscaya, maka kitab suci akan cepat menjadi fosil-fosil yang tak berguna yang harus ditinggalkan oleh umat Islam. Karena logika kausalitas sebenarnya untuk menjelaskan peristiwa alam yang perubahannya ajek. Namun kalau membaca relasi tersebut dengan logika probabilitas, dapat dipastikan banyak munculnya interpretasi tentang makna yang dikandungnya seraya tidak dapat melepaskan otoritas tradisi yang melingkupi kehidupannya. Karena probabilitas adalah karakteristik manusia yang paling asas yang selama ini tidak dapat direduksi atau bahkan dihabisi oleh sejarah.

Sekali lagi, kalau JIL mampu mengendus bahwa masyarakat yang diidealkan adalah masyarakat yang sakit; masyarakat yang tercerabut dari nilai-nilai, tentunya dalam melakukan pembacaan terhadap teks keagamaan, tidak serta merta menohok langsung dengan menawarkan dekontruksi terhadap hukum-hukum yang ada, melainkan harus melakukan usaha-usaha yang bersifat prefentif, emansipatoris.

Hipotesis dari penjumlahan asumsi dasar dan metode yang digunakan oleh mereka adalah “tidak adanya hukum Tuhan” dalam masalah kemanusiaan. Memang benar tidak ada hukum Tuhan, yang ada hanyalah hukum manusia tapi juga bukan hukum alam.

Implikasi dari asumsi dasar, metode dan hipotesa yang mereka gunakan adalah terdekontruksinya seluruh hukum Islam yang pernah ada dalam peradaban Islam dan karya-karya tersebut sudah selayaknya menjadi fosil-fosil yang tidak berguna bagi kita tapi ternyata tidak seperti itu. Karena Islam Liberal menganggap bahwa yang berhak diamandemen adalah materi hukum yang tidak sesuai dengan kemaslahatan mansuia.

Berangkat dari sinilah, Adian Husaini mengkritik tajam adanya dekontsentrasi hukum-hukum yang ada dan desakralisasi kitab suci yang diusung oleh Islam Liberal atau lebih pasnya dalam payung liberalisasi agama.[4] Namun kesimpulannya sungguh disayangkan karena membawa persoalan ini dalam wilayah keyakinan bukan dalam pengetahuan.

Di samping itu, ada implikasi positif yang harus diapresiasi oleh semua kalangan yaitu pudarnya belenggu ijtihad dari akal manusia. Dalam arti, manusia  dengan sebebasnya dapat mencurahkan tenaga, pikiran untuk mencetuskan sebuah hukum.

Berangkat dari sinilah Zully Qadir mengidentifikasi gerakan Islam Libreal adalah sebuah gerakan yang menawarkan paradigma baru yang sesuai dengan perkembangan zaman.[5] Namun, Zully tidak pernah mengendus adanya ketimpangan sosial akibat matra modernitas.

Di sinilah saya melihat sesuatu yang krusial, yaitu dipicu dengan adanya dekontstruksi hukum yang memakai logika kausalitas, maka diharapkan munculnya formulasi hukum Islam yang berlandasan pada logika kausalitas pula. Dengan begitu, formulasi hukum Islam akan bercorak eksklusif, tidak akan melayani kepentingan kemaslahatan umum.

Memang, kalau kita mengikuti logika Michel Faucault, semuanya mungkin dilakukan. Karena kuasa yang menjadi sumber pengetahuan bukan hanya dimiliki sekelompok orang; bangsawan, raja dan sebagainya yang identik dengan kekuasaan, melainkan semua orang dapat memilikinnya.[6] Tapi yang menjadi pertanyaan adalah, apakah mungkin perebutan kuasa dalam wacana dimenangkan oleh mustadh’afin/subaltern? Menurut hemat saya, selama ini orang-orang yang tertindas tidak pernah bisa memproduksi pengetahuan yang sesuai dengan kepentingannya tapi hanya menerima paket lengkap dari orang-orang yang punya akses dalam produski pengetahuan.

Untuk menyingkap ideologi apa yang kembangkan, tentu harus dilihat terlebih dahulu, pemikiran hukum apa yang didengung-dengunkan dan pemikiran hukum apa yang ditinggalkan.

Islam Liberal meyakini bahwa tidak ada hukum Tuhan dalam masalah ekonomi. Semuannya adalah hasil ijtihad manusia yang dipengaruhi oleh kondisi sosial pada waktu itu. Misalmya dalam praktek transaksi jual beli, kebanyakan ulama mensyaratkan sah dan tidaknya jual beli harus dilakukan dalam satu majlis. Kemudian harus ada shighat ijab qabul antara penjual dan pembeli. Menurut Islam Liberal, syarat-syarat itu tidak relevan lagi kalau diterapkan pada saat ini. Tidak ada yang aneh dengan pemikiran hukum seperti itu, karena Abu Hanifah memperbolehkannya. Namun pertanyaanya adalah pihak-pihak mana saja yang merasa terganggu dan terhalangi oleh syarat-syarat tersebut? Tentu bukan wong cilik, yang hanya bisa belanja kebutuhan sehari-hari di pasar tradisional yang kumuh baik secara kontan maupun hutang dan juga tidak pernah berhadapan dengan robot-robot sebagai pelayan. Tentu juga bukan mereka, yang punya gaya hidup yang disandarkan pada tekhnologi karena mereka pengangguran bukan orang sibuk. Dengan demikian, yang terancam kemaslahatannya baik secara dharuriyah maupun hajiyah adalah pihak-pihak yang basis sosialnya bukan orang kere. Apakah itu juga bermasalah bagi wong cilik?

Dalam politik, Islam Liberal meyakini bahwa larangan perempuan menjadi pemimpin harus diamandemen karena bertentangan dengan prinsip Hak Asasi Manusia, sekali lagi kata mereka, tidak ada hukum tuhan dalah politik, semuannya harus diserahkan pada proses demorkasi. Saya tidak lagi tertarik untuk membahas boleh dan tidaknya perempuan menjadi pemimpin dengan menggunakan dalil-dalil agama dikarenakan permasalahan ini sudah usang. Namun yang perlu dipertanyakan adalah setelah materi hukum diamandemen atau perempuan diperbolehkan menjadi pemimpin, apakah perempuan dari golongan wong cilik dapat mengakses perpolitikan? Secara normatif, dengan berlandaskan pada jargon demokrasi yang didengung-dengunkan Islam liberal, tentu jawabannya sangat mungkin. Namun seharusnya kita jujur pada relaitas yang ada bahwa  dalam bingkai demorkasi inilah justru kebanyakan perempuan semakin tertindas dalam dimensi politiknya karena tidak ada kemampuan untuk bersaing dengan yang punya sumber finansial.

Bagaimana dengan menutup aurat bagi perempuan? Dalam materi hukum Islam, perempuan diwajibkan menurut auratnya. Menruut Islam liberal, perempuan yang ada di Indonesia tidak wajib mengukutinya dikarenakan hal tersebut merupakan pengaruh budaya lokal arab, lebih lanjut kata mereka, yang paling penting dalam berbusana adalah sesauai dengan standar kepantasan umum. Dalam masalah ini, yang perlu diketahui adalah berpakaian dengan gaya busana yang tidak menutup aurat, itu trend busana siapa? Apakah orang desa dan kere yang masih memegang adat ketimuran sudah terbisasa dengan trend itu kemudian merasa terganggu dengan tidak memakai gaya busana seperti itu? Tentu   hanya orang yang punya basis ekonomi yang kuat yang terbiasa melihat busana dengna model seperti itu, kemudian merealisasikan dalam kehidupan nyata. Karena berpakaian seperti itu adalah produk modernitas dan sebagai pembeda dari orang-orang pra-modern.

Untuk pernikahan lintas agama, Islam Liberal mengamandemenkan larangan yang selama ini dipegang teguh oleh semua orang selama berabad-abad karena bagi mereka itu diskirminatif dan bertentangan dengan konsep pluralisme. Yang perlu dipertanyakan adalah apakah penghargaan terhadap saudara Nasrani, Yahudi dan agama lain tidak akan terealisasi tanpa didahului adanya pernikahan? Tentu tidak, karena penghargaan tersebut akan tetap berjalan dalam bingkai kemanusiaan yang universal. Dan sekali lagi, boleh dan tidaknya pernikahan lintas agama bukan suatu permasalahan mendesak yang dapat menghalangi aktualisasi diri orang-orang yang punya basis ekonomi rendah. Bahkan mimpi tentang pernikahan lintas agama pun tidak pernah ada. Bagaimana itu menjadi permalahan yang serius?

Sedangkan untuk hukuman terhadap kriminalitas menurut Islam juga dibantah oleh Islam Liberal. Karena menurut mereka, sekali lagi bertentangan dengan prinsip Hak Asasi Manusia. Dalam masalah ini tidaklah mengherankan jika mereka tidak menyetujuinya, karena dulu, Sahabat Umar pernah tidak mengeksekusi dengan potongan tangan dikarenakan pencurinya miskin. Kalau mereka percaya pada alasan hukum dalam setiap hukum Islam, tentu mereka dengan mudahnya mengatakan bahwa kejadian yang menimpa Maimunah yang dihukum penjara dikarenakan mencuri buah yang harganya Rp.2000 tidak mencerminkan keadian. Karena sekali lagi, kata mereka musuh agama adalah ketidakadilan. Namun kenyataanya tidak begitu adanya. Tapi mengapa masih didengung-dengungkan? Karena yang dapat melakukan pencurian dengan jumlah besar adalah orang yang punya basis ekonomi terpendang. Sedangkan wong cilik mencuri itu biasanya sesuai dengan kebutuhannya dan barang yang dicuri selalu tidak ditempatkan pada tempatnya (hirzi mitsliha) dan sebagainya.

Tentang hukuman rajam bagi yang melakukan hubungan intim di luar pernikahan. Pada permaslahaan ini sangatlah tidak penting jika ingin mengetahui apa hukumannya, namun pada zaman sekarang ini, siapa yang terbiasa melakukan hubungan intim di luar pernikahan? Apakah orang desa nan kere sekarang sudah menganggap bahwa semua itu merupakan kewajaran? Menruut hemat saya tentu tidak, dan mereka akan tetap mengatakan bahwa itu semua tabu dan tidak sesuai dengan adat ketimuran. Anggapan seperti itu sudah bersemayam dalam alam bawah sadar dan tidak terpengaruh walaupun Islam Liberal Mengamandemen.

Tentang hukuman qishash bagi kriminalitas yang berjenis pembunuhuan. Pada masalah ini juga, mari kita melakukan refleksi terhadap realitas sekarang bahwa banyak pembunuhan yang otak pelakunnya adalah orang yang punya basis ekonomi yang tinggi sedangkan orang kere yang selalu kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari selalu dijadikan sebagai umpan dan boneka. Kalau mereka selalu menyandarkan pemikiranya pada ijtihad Sahabat Umar, mestinya wong cilik tersebut tidak perlu mendapat hukuman tetapi mengapa pemikiran itu tetap digulirkan? Itu semua dilakukan, agar masyarakat menyadari bahwa sistem penjara adalah yang paling sesuai dan paling cocok dengan HAM. Dengan seperti itu, koruptor besar dapat menyulap penjara menjadi hotel bintang lima.

Adapun materi hukum yang dibiarkan begitu saja oleh Islam Liberal adalah segala hal yang berhubungan dengan kesejahteraan wong cilik. Misalnya zakat pertanian, perbudakan zaman modern, kerusakan lingkungan, dan kewajiban naik haji.

Sudah bukan menjadi rahasia lagi, kalau zakat yang harus dikeluarkan dari sektor pertanian adalah paling tinggi, mulai 5% sampai 10% padahal yang lain hanya cukup 2,5%. Tingginya zakat yang dikeluarkan ini berbanding terbalik dengan sektor pertanian yang dikelolah masyarakat pada umumnya. Pemilik lahan pertanian zaman sekarang tidak lagi menikmati berlimpahnya hasil pertanian bahkan mereka hidup pas-pasan. Kalau Islam Liberal menggunakan metode secara konsisten, maka tidak usah ragu-ragu, diktum hukum zakat pertanian harus diamandemen dikarenakan tidak punya dimensi keadilan. Selain hidup pas-pasan dengan tergantung pada hasil pertnaian, lahan mereka juga kebanjiran, membeli pupuk sangat mahal dan kalau waktu panen tiba, harga jual menurun dan sebagainya.

Islam Liberal seharusnya dengan lantang bahkan dengan media yang biasanya digunakan untuk mengusung pemikiran-pemikiranya bahwa dalam sektor pertanian tidak wajib dizakati alias petani bebas zakat atau bahkan bebas pajak. Sebaliknya bagi warga yang punya banyak penghasilan, harus dibebani zakat atau bahkan pajak yang sangat berarti.

Bagamiana dengan buruh yang selalu tidak mendapatkan keadilan? Dengan metode yang digunakan dan dengan otoritas akal manusia dalam pembuatan hukum, mestinya tanpa malu, buruh juga tidak dipungut pajak dan upahnya harus sesuai dengan standar kelayakan hidup. Islam Liberal seharusnya mengkampanyekan kepada semua publik kalau undang-undang perburuhan dan ketenagakerjaan adalah bentuk pelestarian perbudakan di zaman modern.

Bagaimana dengan kerusakan lingkungan yang menjadi isu global? Mengapa Islam liberal tidak bersuara? Apakah teori maslahah tidak cukup menguraikan bahwa kerusakan lingkungan ini berimplikasi mafsadah terhadap orang-orang yang tinggal di Bantaran sungai dikarenakan pembangunan besar-besaran dalam perkotaan mialnya apartemen, mall dan sabagainya. Atau terhadap petani yang lahannya selalu tergenangi banjir dikarenakan penebangan kayu yang sebenarnya menjadi penahan air hujan. Tentu tidak, sebagai inteletkual yang cerdas, mereka seharusnya dengan mudah mengatakan bahwa hukum perusakan lingkungan adalah haram dan apapun yang menyebabkan kerusakan lingkungan juga harus diharamkan.

Bagaimana dengan praktek haji? Mengapa praktek haji tidak di amandemen? Mestinya Islam Liberal berjuang mati-matian untuk menolak haji bagi setiap orang Islam dan seyogyannya disumbangkan saja pada umat Islam Indonesia yang menjadi fakir dan miskin. Setiap tahunnya menyumbang Negara Saudi Arabia sekitar 200 Miliyar. Bahkan kalau dana tersebut harus disimpan di bank sampai 5 tahun, tentu keuntunganya tambah banyak. Namun sayang sekali, semua itu tidak dapat dinikmati oleh fakir miskin.

Adanya keseriusan Islam Liberal untuk memperjuangkan asumsi dasar lewat media yang dapat melakukan hegemoni dan dominasi terhadap materi hukum yang berhubungan dengan ekonomi, politik, budaya, dan hukum mengindikasikan adanya keberpihakkan Islam Libreal kepada sekelompok orang yang punya basis ekonomi mapan.

Selanjutnya, tidak tergeraknya Islam Liberal untuk memperlakukan asumsi dasar pada materi hukum yang tidak punya rasa keadilan terhadap masyarakat umum/wong cilik mengindikasikan lebih lanjut bahwa fokus kepentingan pemikiran-pemikiran Islam Liberal adalah untuk mengukuhkan dan menjaga kemapanan sekelompok borjuis dan juah dari upaya emansipasi wong cilik dari tirani modernitas.

  1. KESIMPULAN

Dari pemaparan-pemaparan argumentasi di atas, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

  1. Pemikiran-pemikiran fikih Islam Liberal mencakup tidak wajibnya menutup aurat karena tidak sesuai dengan standar kepantasan publik Indonesia, diperbolehkannya perempuan menjadi pemimpin karena larangannya bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, tidak relevannya hukuman Islam (Qishash, rajam, qath’u al-Yad) karena bertentangan Hak Asasi Manusia, bolehnya pernikahan beda agama karena larangan tersebut bertentangan dengan prinsip pluralisme.
  2. Metode yang digunakan adalah Erklaren; penjelasan yang bertumpu pada logika kausalitas.
  3. Kepentinganya adalah untuk mengukuhkan dan menjaga kemapanan sekelompok borjuis.

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Budi Hardiman, Melampui Positivisme Dan Modernitas, Yogyakarta: Kanisius,2003.

Budi Handrianto, 50 Tokoh Islam Liberal Indonesia, Jakarta: Hujjah Press, 2007.

Laeyendecker, tata, perubahan, dan ketimpangan, Jakarta: Gramedia,1983.

Seno Joko Suyono, Tubuh Yang Rasis, Yogyakarta: Pustaka Pelajaran, 2002.

Ulil Absar Abdallah, Islam Liberal&Fundamental; Sebuah Pertarungan Wacana, Yogyakarta: ELSAQ Press, 2007.

Zully Qadir , Islam Liberal; Paradigma Baru Wacana dan Aksi Islam Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajaran, 2003.

 

[1] Ulil Absar Abdallah, Islam Liberal & Fundamental; Sebuah pertarungan Wacana (Yogyakarta:ELSAQ Press, 2007), hal. 7

[2] Budi Hardiman, Melampaui Positivisme Dan Modernitas (Yogyakarta: Kanisius, 2003), hal.74

[3] Laeyendecker, tata, Perubahan, dan ketimpangan (Jakarta: Gramedia, 1983), hal. 335-337

[4] Budi Handrianto, 50 Tokoh Islam Liberal Indonesia (Jakarta: Hujjah Press, 2007), hal.xxii

[5] Zully Qadir, Islam Liberal; Paradigma Baru Wacana dan Aksi Islam Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Pelajaran, 2003), hal.33

[6] Seno Joko Suyono, Tubuh Yang Rasis (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2002), hal.178

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *