MAQASID AL-SHARI‘AH DAN RELEVANSI KULLI-JUZ’I

MAQASID AL-SHARI‘AH DAN RELEVANSI KULLI-JUZ’I

Oleh: Imroatul Azizah

Abstrak

Maqasid al-shari‘ah is a new science that is now a trend in the discourse of Islamic law. Maqasid al-shari‘ah necessitates that the revelation is for the benefit of mankind, so that all laws should be the goal, essence, value, and substance. But the essence maqasid al-shari‘ah that is so nice is often used as a ‘scapegoat’ by the liberals who stated that: “The most important is goal (maqasid), substance and ethical values, as it is universal, not a formal form as he applies a temporary “. This argument has implications for not using the law or the value juz’i (particular), whereas the particularity shari’at bound by its universality, and universality shari’at (kulli)be a witness for the particularity laws (juz’iyyah). Then signs maqasid al-shari‘ahis required in order to use in accordance with the rules, and not backfire in istinbatlaw.

Keywords: Maqasid al-shari‘ahand relevance kulli-juz’i.

  1. Pengantar

Perubahan-perubahan sosial yang terjadi seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, telah menimbulkan masalah serius berkaitan dengan hukum Islam. Oleh karena itu, menurut Schacht yurisprudensi legislasi Islam kaum modernis mesti bersifat logis dan permanen serta membutuhkan basis teori yang lebih tegas dan konsisten; atau meminjam ungkapan Esposito, jika para pembaharu muslim ingin menghasilkan Hukum Islam yang komprehensif dan berkembang secara konsisten, maka mereka harus merumuskan suatu

metodologi sistematis yang mempunyai akar Islam yang kokoh[1].

Untuk mencari basis teori tersebut, salah satu konsep penting yang perlu dikaji, menurut Imam al-Haramain al-Juwaini (w. 478 H/1085 M)[2] adalah konsep maqasid al-shari‘ah,[3] yang intinya bahwa maqasid al-shari‘ah atau tujuan dishari’atkannya hukum Islam adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak madarat, dan istilah yang sepadan dengan inti maqasid al-shari‘ah tersebut adalah maslahah.

Kenapa pilihan jatuh kepada maqasid al-shari‘ah? Di samping sedang menjadi trend dalam wacana Hukum Islam, maqasid al-shari‘ah juga sering dijadikan kambing hitam oleh para kaum liberalis yang menyatakan bahwa ayat hudud, qisas, jilbab, kawin beda agama, waris dan sejenisnya adalah ayat yang bersifat partikular tidak universal dan tidak kekal. Ayat-ayat itu berlaku tentatif dan temporer karena hanya cocok dengan kondisi bangsa Arab abad ke-7, dan kini sudah irrelevandan ahistoris.[4] Selain melalui metode kontekstualisasi dalam penafsiran, kaum liberal sering menyebut istilah maqasid al-shari‘ah sebagai alasan. Mereka berargumen: “Yang penting tujuannya (maqasid), substansi dan nilai etisnya, karena inilah yang universal, bukan bentuk formalnya karena ia berlaku temporer”.[5] Ditambah lagi dengan argumen mereka yang menyatakan bahwa maqasid mereka adalah HAM, pengarusutamaan gender, demokrasi, humanisme, equality, pluralisme agama dan lain sebagainya.[6]

Untuk meluruskan kesalahan dan kesengajaan ‘liberalis’ yang ingin merusak konsep maqasid al-shari‘ah, maka berikut perlu dijelaskan definisi dan rambu-rambu maqasid al-shari‘ah.

  1. Definisidan Cakupan Maqasid al-shari‘ah

Secara etimologi, مقاصد الشريعة merupakan kata majemuk dari مقاصد (maqasid) dan الشريعة (al-shari‘ah). Maqasid merupakan bentuk jama’ dari مقصد (maqsad), قصد (qasd),مقصد (maqsid), atau قصود (qusud) yang berasal dari kata kerja قصد- يقصد (qasada-yaqsudu) dengan beragam makna, seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan kekurangan.[7] Namun dalam konteks ini makna yang dipilih adalah “menghendaki atau memaksudkan”, Maqasid berarti hal-hal yang dikehendaki dan dimaksudkan. Sedangkan Shari’ah secara bahasa berarti المواضع تحدر الي الماء[8] artinya jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air dapat juga diartikan berjalan menuju sumber kehidupan.[9] Adapun shari’ah dalam makna terminologinya diartikan sebagai hukum-hukum yang dishari’atkan oleh Allah untuk hamba-Nya, baik yang ditetapkan melalui al-Qur’an maupun al-Sunnah yang berupa perkataan, perbuatan, atau ketetapan Nabi.[10] Definisi berbeda diberikan oleh al-Raysuni, shari’ah adalah sejumlah hukum amaliyah yang dibawa agama Islam, baik yang berkaitan dengan masalah aqidah maupun legislasi hukum.[11]

Adapun definisi maqasidal-shari’ah, menurut Asafri Jaya Bakri, “Pengertian maqasid al-shari’ah secara istilah tidak ada definisi khusus yang dibuat oleh para ulama Usul fiqh, boleh jadihal ini sudah maklum di kalangan mereka”.[12] Atau dengan kata lain, menurut ulama kontemporer setelah melakukan penelitian terhadap teks-teks turath, ulama salaf belum mendefinisikan maqasidal-shari’ah secara jelas dan jami’-mani’ (komprehensif-protektif).Termasuk Sheikh Maqasid (al-Shatibi) itu sendiri tidak membuat ta’rif yang khusus, beliau hanya mengungkapkan tentang shari’ah dan fungsinya bagi manusia seperti ungkapannya dalam kitab al-Muwafaqat”:

هذه الشريعة ….وضعت لتحقيق مقاصد الشارع في قيام مصالحهم في الدين والدنيا معا  “Shari’ah itu ditetapkan untuk mewujudkan tujuan Shari’, yaitu tegaknya kemashlahatan manusia di dunia dan akhirat” danالاحكام مشروعة لمصالح العباد  “Berbagai hukum diundangkan untuk kemaslahatan hamba”.[13]

Sementara sebagian berpandangan bahwa maqasid telah didefinisikan sejak  di tangan al-Ghazali (w. 505 H/1111 M) dan al-Shatibi (w. 790 H/1388 M). Imam Mawardi dalam disertasinyamenyimpulkan bahwa al-Shatibi telah memberi definisi singkat namun operasional yang menghubungkan antara Allah dan pembagian maqasid al-shari‘ah dalam susunan yang hierarkis.[14]Menurut Imam Mawardi, makna maqasid al-shari‘ah berkembang dari makna yang paling sederhana sampai pada makna yang holistik. Memang di kalangan ulama klasik—sebelum al-Shatibi–belum ditemukan definisi yang konkret dan komprehensif tentang maqasid al-shari‘ah. Definisi mereka cenderung mengikuti makna bahasa dengan menyebutkan padanan-padanan maknanya.[15]

Ibn Rushd (w. 595 H/1198 M) memaknai maqasid al-shari‘ah dengan hikmah hukum; al-Isnawi (w. 772 H/1370 M) mengartikannya dengan tujuan-tujuan hukum; al-Samarqandi (w. 539 H/1144 M) menyamakannya dengan makna-makna hukum; sementara al-Ghazali (w. 505 H/1111 M), al-Amidi (w. 631 H/1233 M),  Ibn al-Hajib (w. 646 H/1249 M), dan ‘Izzuddin ibn ‘Abd al-Salam (w. 660 H/1262 M)[16] mendefinisikannya dengan menggapai manfaat dan menolak mafsadat (جلب المنفعة و دفع المفسدة).[17] Banyak istilah yang semakna dengan maqasid al-shari‘ah. Ketika orang berbicara tentang maksud, hikmah, kemaslahatan, ‘illah, makna, niat, tujuan, target, dan sasaran hukum, maka ia sesungguhnya sedang membicarakan maqasid al-shari‘ah.[18] Berikut adalah contoh definisi maqasidal-shari’ah dari para ulama klasik. Al-Ghazali, dalam al-Mustasfa mendefinisikan:

أما المصلحة: فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة، ولسنا نعني به ذلك، فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق، وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم، لكنا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع، ومقصود الشرع من الخلق خمسة وهو: أن يحفظ عليهم دينهم، ونفسهم، وعقلهم، ونسلهم، ومالهم، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة،”[19]

“Pada dasarnya maslahah adalah sebuah istilah yang menggambarkan upaya meraih manfaat atau menolak kemudaratan. Tetapi bukan itu yang kami maksudkan dengan maqasid al-shari’ah, sebab meraih manfaat dan menolak bahaya adalah tujuan dan kemaslahatan manusia dalam mencapai maksudnya. Yang kami maksudkan dengan maslahah adalah memelihara tujuan-tujuan shara’, sedangkan tujuan shara’ untuk makhluk ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka, maka segala hal yang bertujuan untuk memelihara kelimanya, disebut maslahah”.

Al-Amidi (w. 631 H/1233 M) mendefinisikannya dengan lebih singkat, yaitu: “Tujuan shari’ah adalah mendatangkan kemaslahatan atau menolak kemafsadatan atau kombinasi keduanya.[20] Sedangkan ‘Izzuddin ibn ‘Abd al-Salam menggambarkan maqasidal-shari’ah, sebagai berikut:

“ومن تتبع مقاصد الشرع في جلب المصالح ودرء المفاسد حصل له من مجموع ذلك اعتقاد أو عرفان بأن هذه المصلحة لا يجوز إهمالها وأن هذه المفسدة لا يجوز قربانها وإن لم يكن فيه إجماع ولا نص ولا قياس خاص فإن فهم نفس الشرع يوجب ذلك”

“Barangsiapa yang berpandangan bahwa tujuan shara’ adalah mendatangkan manfaat dan menolak mafsadat, maka berarti dalam dirinya terdapat keyakinan dan pengetahuan mendalam bahwa kemaslahatan dalam suatu permasalahan tidak boleh disia-siakan sebagaimana kemafsadatan yang ada di dalamnya juga tidak boleh didekati walaupun dalam masalah tersebut tidak ada ijma’, nass, dan qiyas yang khusus. Karena untuk memahami jiwa shari’at perlu memahami hal tersebut”.[21]

Definisi-definisi tersebut memperlihatkan suatu perkembangan makna maqasidal-shari’ah, di mana di kalangan ulama klasik sebelum al-Shatibi belum ditemukan definisi yang konkret dan komprehensif. Al-Shatibi[22] juga sebenarnya tidak mendefinisikan maqasidal-shari’ah secara khusus,[23] namun definisi singkat tapi operasional yang menghubungkan antara Allah dan hamba-Nya serta pembagian maqasidal-shari’ah dalam susunan yang hierarkis memiliki nilai plus tersendiri. Secara tegas, al-Shatibi, mengatakan bahwa tujuan utama Allah menetapkan hukum-hukum-Nya adalah untuk terwujudnya kemaslahatan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Dengan demikian, perintah dan larangan dalam shari’ah menyangkut perlindungan maqasid al-shari’ah yang pada gilirannya bertujuan melindungi kemaslahatan manusia.Karena itu, taklif dalam bidang hukum harus mengarah kepada dan merealisasikan terwujudnya tujuan hukum tersebut.[24]

Enam abad setelah al-Shatibi, Ibn ‘Ashur (w. 1393 H/1973 M)[25] mendefinisikan maqasid al-shari‘ah:

مقاصد التشريع العامة هي المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها، بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة، فيدخل في هذا أوصاف الشريعة وغاياتها العامة، والمعاني التي لا يخلو التشريع عن ملاحظتها ويدخل في هذا أيضا معان من الحكم ليست ملحوظة في سائر أنواع الأحكام ولكنها ملحوظة في أنواع كثيرة منها[26]

“Makna-makna dan hikmah-hikmah yang diperhatikan dan dipelihara Shari’ dalam setiap bentuk penentuan hukum-Nya. Hal ini tidak hanya berlaku pada jenis-jenis hukum tertentu sehingga masuklah dalam cakupannya segala sifat, tujuan umum, dan makna shari’at yang terkandung dalam hukum serta masuk pula di dalamnya makna-makna hukum yang tidak diperhatikan secara keseluruhan tetapi dijaga dan diperhatikan dalam banyak bentuk hukum”.

Sedangkan menurut Wahbah al-Zuhaily, Maqasid al-shari‘ahadalah sejumlah makna atau sasaran yang hendak dicapai oleh shara’ dalam semua atau sebagian besar kasus hukumnya. Atau ia adalah tujuan dari shari’at atau rahasia di balik pencanangan tiap-tiap hukum oleh Shari’ (pemegang otoritas shari’at, Allah dan Rasul-Nya).[27]

Terlepas dari perbedaan kata dan redaksi yang digunakan, para ulama usul sepakat bahwa maqasid al-shari‘ah adalah tujuan-tujuan akhir yang harus terealisasi dengan diaplikasikannya shari’at. Setidaknya definisi dan makna inilah yang dipahami oleh ulama usul kontemporer, seperti Yusuf Hamid al-‘Alim yang mendefinisikan maqasid al-shari‘ah dengan: “Tujuan-tujuan yang hendak direalisasikan oleh hukum, yakni kemaslahatan yang kembali pada hamba, baik di dunia maupun di akhirat, baik realisasinya itu melalui upaya mencapai manfaat maupun menolak bahaya atau kerugian”,[28] dan Nuruddin al-khadimi yang merumuskan maqasid al-shari‘ah dengan: “Segala kemaslahatan yang diinginkan Tuhan dalam setiap hukum-hukum shari’ah”, atau dengan bahasa lain menurut Amrullah: “Maqasid al-shari‘ah adalah tujuan-tujuan Tuhan yang terkandung dalam teks-teks shariah, baik al-Qur’an maupun hadis.  Sementara maqasid sebagai cabang ilmu independen—merujuk pada sebagian pendapat yang mengatakan maqasid sebagai disiplin ilmu tersendiri—bisa didefinisikan sebagai: “ilmu yang mempelajari tujuan-tujuan dan rahasia-rahasia shari’at dan hukum-hukumnya”[29]

Definisi dan makna maqasid al-shari‘ah yang lebih luas dikemukakan oleh Yusuf al-Qaradawi sbb: “Tujuan-tujuan yang dikehendaki oleh nass dari segala perintah, larangan, dan kebolehan, dan yang ingin direalisasikan oleh hukum-hukum juz’iyyah dalam kehidupan orang-orang mukallaf, baik secara personal, keluarga, kelompok, dan umat secara keseluruhan”.[30] Ia menegaskan bahwa maqasid al-shari‘ah tidak terbatas pada tujuan-tujuan fiqh saja, tetapi keseluruhan aspek agama Islam, khususnya masalah akidah.[31]

Karena maqasid al-shari’ah lebih melihat hukum (Shari’at) dari segi ruh dan esensinya, tentu akan sangat banyak penafsiran dan sudut pandang. Oleh karena itu, al-Shatibi memberi penjelasan detail dan rambu-rambu untuk memahaminya. Penelitian dan pengkajiannya terhadap ayat-ayat al-Qur’an membawanya pada kesimpulan bahwa maqasid al-shari‘ah dalam arti kemaslahatan terdapat dalam aspek-aspek hukum secara keseluruhan. Artinya jika ada permasalahan hukum yang tidak ditemukan secara jelas dimensi kemaslahatannya, maka dapat dianalisis melalui maqasid al-shari‘ah yang dilihat melalui ruh shari’at dan tujuan umum dari agama Islam yang hanif. Di samping itu, bagi al-Shatibi, tidak menjadi persoalan, apakah dalam al-Qur’an Tuhan telah memberikan sesuatu yang rinci atau tidak, karena dengan pernyataan bahwa Islam telah sempurna sebagai agama, menunjukkan bahwa al-Qur’an telah mencakup dasar-dasar kepercayaan dan praktek agama dengan berbagai aspeknya, sehingga mafhum mukhalafah-nya ‘tak satu pun yang berada di luar ajaran al-Qur’an’.[32]

Untuk memahami maqasidal-shari‘ah, al-Shatibi melihat kemaslahatan dari dua sudut pandang, yaitu: 1. Qasd al-Shari’ (tujuan Tuhan), dan 2. Qasd al-Mukallaf (tujuan mukallaf). Maqasidal-shari‘ah dalam arti maqasidal-Shari’/qasd al-Shari’ mengandung empat aspek, yaitu:

  1. Tujuan awal dari shari’at yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.
  2. Shari’at sebagai sesuatu yang harus dipahami.
  3. Shari’at sebagai suatu hukum taklif yang harus dilakukan, dan
  4. Tujuan shari’at adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum.[33]

Aspek pertama berkaitan dengan muatan dan hakikat maqasidal-shari‘ah (merupakan aspek inti dan menjadi fokus analisis); Aspek kedua berkaitan dengan dimensi bahasa agar shari’ah dapat dipahami sehingga kemaslahatan yang dikandungnya dapat diraih; Aspek ketiga berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan shari’at untuk mewujudkan kemaslahatan, juga berkaitan dengan kemampuan manusia untuk melaksanakannya;[34] sedangkan aspek keempat berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagai mukallaf di bawah dan terhadap hukum-hukum Allah, atau tujuan shari’at berupaya membebaskan manusia dari kekangan hawa nafsu.[35]

Selanjutnya, kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok—al-daruriyyat al-khams–dapat diwujudkan dan dipelihara.[36] Dalam usaha mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok itu, al-Shatibi membagi kepada tiga tingkat maqasidal-shari‘ah, yaitu: al-daruriyyah, al-hajiyyah, dan al-tahsiniyyah.[37] Dengan perspektif yang lain, al-daruriyyah termasuk maqasid al-shari‘ahasliyyah (tidak ada batasnya untuk para mukallaf), sedang hajiyyah dan tahsiniyyah sebagai tabi’ah--nya.[38] Ia juga membagi maqasid al-shari‘ah kepada dua orientasi, yaitu: al-masalih al-dunyawiyyah dan al-masalih al-ukhrawiyyah.[39]

Kategorisasi ini menunjukkan muatan dan skala prioritas dalam pengembangan hukum, di samping memperjelas majal al-ijtihad. Mustafa Sa’id al-Khin (pakar Hukum Islam dari Universitas Damascus) menggolongkan metode sistematisasi maslahah al-Shatibi sebagai sebuah metode dan aliran khusus dalam ilmu usul fiqh. Menurutnya ada lima aliran utama usul fiqh: Mutakallimin, Fuqaha, al-Jami’, Takhrij al-furu ‘ala al-Usul, dan Shatibiyyah. Klasifikasi al-Khin mengindikasikan betapa pentingnya metode al-Shatibi dalam mengungkapkan serta menempatkan maslahat dalam konteks perwujudan maqasid al-shari‘ah.[40]

  1. Rambu-Rambu Maqasid al-shari‘ahdan Relevansinya dengan Kulli-Juz’i

Sekilas dari penjelasan al-Shatibi, maqasid al-shari‘ah telah dipagari dengan banyak rambu agar tidak disalahpahami dan diselewengkan dari konsep aslinya, sehingga menjadi liberal. Jika rambu-rambu tersebut tidak diindahkan, maka maqasid al-shari‘ah akan memakan induknya sendiri yaitu Shari’ah Islam. Berikut adalah rambu-rambu maqasid al-shari‘ah dari al-Shatibi:[41]

  • الأصل في العبادات بالنسبة الى المكلف التعبد دون الالتفات الى المعاني والاصل في احكام العادات الالتفات الى المعاني[42]

“Hukum asal peribadatan jika disandarkan kepada mukallaf adalah ‘ta’abbud’ tidak menoleh kepada makna, sebaliknya hukum adat/kebiasaan itu menilik kepada maknanya”.

  • المقاصد العامة للتعبد هي الانقياد لأوامر الله عز وجل وإفراده بالخضوع والتعظيم لجلاله والتوجه اليه[43]

“Tujuan umum dalam beribadah adalah tunduk kepada perintah-perintah Allah, mengesakan-Nya dengan ketundukan, mengagungkan kebesaran-Nya serta berorientasi kepada-Nya”.

  • المقصد الشرعي من وضع الشريعة هو إخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبدا لله اختيارا كما هو عبد لله اضطرارا[44]

“Tujuan ditetapkannya shari’ah adalah membebaskan mukallaf dari dorongan nafsunya agar menjadi hamba Allah baik secara sadar maupun terpaksa”.

  • وضعت الشريعة على ان تكون اهواء العباد تابعة لمقصود الشارع فيها وقد وسع الله على العباد في شهواتهم و تنعماتهم بما يكفيهم ولا يفضي الى مفسدة ولا الى مشقة[45]

“Shari’ah dibuat agar hawa nafsu manusia tunduk dan ikut kepada tujuan Allah. Di sisi lain Allah telah memberi keleluasaan bagi manusia untuk menikmati kebutuhan syahwatnya, memberi kenikmatan secara proporsional agar tidak menyebabkan kerusakan dan kesulitan”.

  • مشقة مخالفة الهوى ليس من المشاق المعتبرة ولا رخصة فيها البتة

“Kesulitan menerima hukum karena mengingkari hawa nafsu bukanlah salah satu jenis kesulitan yang dibenarkan dan tidak ada keringanan di dalamnya”.

  • من سلك الى مصلحة غير طريقها المشروع فهو ساع في ضد تلك المصلحة

“Barangsiapa yang menempuh jalan lain selain yang dishariatkan untuk mencapai maslahat, maka sama saja ia berusaha melawan kemaslahatan itu”.

  • الامر بالفعل يستلزم قصد الشارع الى وقوع ذلك الفعل والنهي يستلزم القصد الى منع وقوع المنهي عنه

“Bentuk perintah mengharuskan terjadinya isi perintah, dan bentuk larangan mengharuskan tercegahnya kejadian yang dilarang itu”.

  • إذا سكت الشارع عن أمر مع وجود داعي الكلام فيه دل سكوته على قصده الى الوقوف عند حد ما شرع

“Jika Shari’ mendiamkan sesuatu hal, padahal ada faktor kuat untuk memberikan hukum dalam soal itu, maka diamnya itu menunjukkan kehendaknya agar tetap/berhenti pada batas apa yang Ia shari’ahkan”.

Kaidah-kaidah tersebut menolak argumen sekularis/liberalis yang menghendaki kita untuk meninggalkan hukum-hukum rinci dan partikularitas shari’ah, demi menjaga ruh/tujuan/esensi shari’ah saja. Sebab partikularitas shari’at terikat dengan universalitasnya, dan universalitas shari’at menjadi saksi bagi hukum-hukum terperincinya (partikularitas).[46] Lebih lanjut al-Shatibi menambahkan yang artinya:

“Jika dalam shari’at ada kaidah umum dalam persoalan daruri (primer), hajiyah (sekunder), atau tahsini (tersier), maka tidak bisa dianulir oleh dalil-dalil partikular. Demikian pula, kaidah umum shari’ah atau partikularitasnya harus sama-sama dipelihara. Sebab bentuk partikular itupun diinginkan dalam rangka menegakkan dalil kulli, supaya dalil kulli tidak tertinggal yang menyebabkan kemaslahatan yang diinginkan menjadi hilang. Maka harus ada kebenaran maqasid untuk menghasilkan dalil-dalil partikular. Sebagian soal itu tidak lebih utama dari sebagian lainnya. Sehingga tujuan shari’ah dapat diperoleh semuanya. Itulah yang hendak dicari”.[47]

Orang yang mengambil teks juz’i dan menyampingkan tujuan kulli maka dia tersesat/salah. Seperti itu pula orang yang mengambil teks kulli dan menyampingkan teks juz’i juga salah. Ini semua menyakinkan kita bahwa yang dituntut adalah memelihara tujuan Shari’ sebab dalil kulli dan juz’i keduanya merujuk kepada maksud shara’, sehingga keduanya harus dipegang dalam menghukumi setiap masalah.[48]

Jelaslah bahwa konsep maqasid bagi Shatibi berfungsi sebagai penataan dan penertiban metode pengambilan hukum dari dalil shar’i (istidlal), bukan alat untuk menghindar dari hukum atau menganulirnya. Berpegang kepada prinsip kulli tidak boleh menganulir hal-hal partikular seperti yang diinginkan wacana kaum sekularis.

Imam Shatibi sejak berabad silam sepertinya berbicara mengkritik kaum sekularis saat ini yang hendak memfungsikan teori maqasid secara keliru: Kebanyakan ahli bid’ah menyatakan tahsin dan taqbih secara akal saja sebagai sandaran mereka dalam membina shari’ah. Itulah yang dikedepankan dalam asumsi mereka. Mereka tidak menuduh akal mereka seperti mereka semangat menuduh dalil-dalil shara’ jika dalil-dalil tersebut tidak mereka sukai. Padahal tidak semua yang ditetapkan oleh akal itu adalah suatu kebenaran.[49]

Oleh karena itu, penggunaan teori maqasid di luar aturan dan standar yang ditetapkan oleh Imam Shatibi, tak lain adalah alat buldoser untuk menghancurkan shari’at Islam, dan memarjinalkan Al-Qur’an dari kepemimpinan dan rujukan hukum tertinggi dalam Islam, serta memberi justifikasi atas solusi-solusi palsu yang didiktekan oleh metode-metode dan rasionalitas baru yang diusungnya.[50]

  1. Kesimpulan

Kaum sekuleris/liberalis ingin ‘menyalahgunakan’ maqasid al-shari’ah secara keliru, yaitu dengan meninggalkan hukum-hukum rinci dan partikular shari’ah, demi menjaga esensi shari’ah saja. Padahal partikularitas shari’at terikat dengan universalitasnya, dan universalitas shari’at menjadi saksi bagi hukum-hukum terperincinya (partikular). Oleh karena itu rambu-rambu maqasid al-shari’ah yang diintrodusir al-Shatibi harus dijadikan warning dalam ijtihad-istinbat hukum, agar tidak melenceng dari makna maqasid yang sebenarnya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-’Alim, Yusuf Hamid. al-Maqasid al-shari‘ahal-‘Ammah li al-shari‘ah al-Islamiyyah. Riyad: al-Dar al-‘Alamiyyah li al-Kitab al-Islami dan IIIT, 1994.

al-Amidi, Sayfuddin. al-Ihkam fi Usul al-Ahkam. Bairut: Dar al-Fikr, t.t.

Amrullah,”Histori Evolusi Teori Maqasid Shari’ah (sejak Abad I H./7 M. sampai Abad 15 H./21 M.)”, 3. dalamhttp://www.facebook.com/notes/bahtsul-masail-nu-mesir-i/geliat-pemikiran-maqasid-shari’ah-sejak-i-hvii-m-sampai-14-h21-m-laporan-kajian-/10151318265212291.  (19 Oktober 2013)

Bakri, Asafri Jaya. Konsep Maqasid Shari’ah menurut al-Syatibi. Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 1996.

Esposito, John L. Women in Muslim Family Law. Syracuse: Syracuse University Press, 1982.

Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad. al-Mustasfa min ‘Ilm al-Usul, Tahqiq Dr. Muhammad Sulaiman al-Ashqar. Beirut: al-Risalah, 1997.

Ghazali, Abd. Moqsith (et.al). Metodologi Studi Al-Qur’an. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009.

http://en.wikipedia.org/wiki/Abu_Ishaq_Al-Shatibi (18 Juni 2013)

http://www.tanseerel.com/main/articles.aspx?article_no=16855&menu_id=8

Ibn ‘Ashur. Maqasid al-shari‘ahal-Islamiyyah. Urdun: Dar al-Nafa’`is li al-Nashr wa al-Tawzi, 2001.

Ibn ‘Umar, ‘Umar ibn Salih. Maqasid al-Shari’ah ‘inda al-Imam al-‘Izz ibn ‘Abd al-Salam. Urdun: Dar al-Nafa’`is li al-Nashr wa al-Tawzi’, 2003.

Ibn Manzur, Abu al-Fadl Muhammad ibn Mukrim. lisan al-‘Arab, VIII.Beirut: Dar al-Sadir, t.t.

Ibn Sulaiman, ‘Abd al-Wahhab Ibrahim. al-Fikr al-Usuliy Dirasah Tahliliyyah Naqdiyyah.Jiddah: Dar al-Shuruq, 1983.

Ismail, Sha’ban Muhammad. Usul al-Fiqh Tarikhuhu wa Rijaluh. Mekkah: Dar al-Salam, 1419 H.

Al-Juwayni. al-Burhan fi Usul al-Fiqh, Jilid I. Kairo: Dar al-Ansar, 1400 H.

Al-Khadimi, Nuruddin. al-Ijtihad al-Maqasidi Hujjiyyatuhu, Dawabituh wa Majalatuh, dalam al-Maktabah al-Islamiyyah, http://library.islamweb.net/newlibrary/display_umma.php?lang=&BabId=4&ChapterId=4&BookId=265&CatId=201&startno=0 (2 Maret 2014)

Al-Khin, Mustafa Sa’id. al-Kafi al-Wafi fi Usul al-Fiqh al-Islamy. Beirut: Mu’assasah ar-Risalah, 2000.

Mawardi, Ahmad Imam. Fiqh Minoritas(Fiqh al-Aqalliyat dan Evolusi Maqasid al-Shari’ah dari Konsep ke Pendekatan). Yogyakarta: LKiS, 2010.

Mu’allim, Amir  dan Yusdani. Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam, cet. 2. Yogyakarta: UII Press, 2001.

Al-Muqri`, Ahmad ibn Muhammad ibn ‘Ali al-Fayumi. al-Misbah al-Munir li Gharib al-Sharh al-Kabir li ar-Rafi’i. Beirut: Maktabah Lubnan, 1987.

Al-Qaradawi, Yusuf. Dirasah fi Fiqh Maqasid al-shari‘ah Bayna al-Maqasid al-Kulliyyah wa al-Nusus al-Juz`’iyyah, cet. 4. Kairo: Dar al-Shuruq, 2012.

Rahman, Fazlur. Islam, alih bahasa: Ahsin Muhammad. Bandung: Pustaka, 1994.

Rahman, Abd. Konsep al-Maslahah menurut Najm ad-Din at-Tufi  “Disertasi”. Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 1998.

Raysuni, Ahmad. al-Fikr al-Maqasidi Qawa’iduhu wa Fawa`’iduhu. Ribat: Matba’ah al-Najah al-Jadidah al-Dar al-Bayda’, 1999.

Raysuni, Ahmad. Nazariyyah al-Maqasid ‘Inda al-Imam al-Shatibi. Herdon: al-Ma’had al-Alami lil-Fikr al-Islami, 1990.

Al-Salam,Izzuddin ibn ‘Abd. Qawa’id al-Ahkam fi Masalih al-Anam, Jilid I. Beirut: Dar al-Ma’rifah, tt.

Salim, Fahmi “Konsep Maqasid Shari’ah; Antara Islam dan Faham Liberal” dalam http://www.arrahmah.com/read/2012/06/30/21317-konsep-maqasid-shari’ah-antara-islam-dan-faham-liberal.html. (12 Maret 2013).

Al-Shatibi, Abu Ishaq. al-Muwafaqat fi Usul al-Shari’ah, Jilid II, Tahqiq ‘Abdullah Daraz. Kairo: Dar al-Hadith, 2006.

————, Abu Ishaq. al-I’tisam. Beirut: Dar al-Ma’rifah, 2000.

Al-Subki, Tajuddin ‘Abd al-Wahhab ibn ‘Ali ibn ‘Abd al-Kafi. Tabaqat al-Shafi’iyyah al-Kubra. Kairo: al-Hasaniyyah al-Misriyyah, tt.

Zaydan, ‘Abd al-Karim. al-Madkhal li Dirasah al-Shari’ah al-Islamiyyah. Beirut: Mu`assasah al-Risalah, 1976.

Al-Zuhayli, Wahbah  Usul al-Fiqh al-Islami, II. Damaskus: Dar al-Fikr, 1998.

[1]Pernyataan keduanya dikutip dalam Amir Mu’allim dan Yusdani, Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam, cet. 2 (Yogyakarta: UII Press, 2001), 50, atau bisa dilacak dalam John L.Esposito, Women in Muslim Family Law (Syracuse: Syracuse University Press, 1982), 101-2.

[2] Nama lengkapnya adalah Abu al-Ma’ali ‘Abd al-Malik ibn ‘Abd Allah ibn Yusuf ibn Muhammad ibn ‘Abd Allah ibn Hayuwiyah al-Juwayni. Mendapat gelar Imam al-Haramain. Berguru kepada bapaknya sendiri, yaitu Abu Muhammad al-Juwaini. Di antara karyanya adalah: al-Burhan, al-Waraqat, al-Ghiyathi, dan Mughit al-Khalq. Wafat tahun 478 H. Lihat Tajuddin ‘Abd al-Wahhab ibn ‘Ali ibn ‘Abd al-Kafi al-Subki, Tabaqat al-Shafi’iyyah al-Kubra, (Kairo: al-Hasaniyyah al-Misriyyah, tt.), V: 165; Sha’ban Muhammad Ismail, Usul al-Fiqh Tarikhuhu wa Rijaluh, (Mekkah: Dar al-Salam, 1419 H), 191.

[3]Al-Juwaini adalah ulama yang secara serius memperkenalkan usul al-shari’ah sebagai aspek penting merumuskan hukum Islam, dalam kitabnya al-Burhan. Ia menegaskan pentingnya memahami maqasid al-shari’ah untuk menetapkan Hukum Islam; seseorang tidak dapat dikatakan mampu menetapkan hukum, sebelum ia memahami benar tujuan Allah mengeluarkan perintah dan larangan. Al-Juwayni, al-Burhan fi Usul al-Fiqh (Kairo: Dar al-Ansar, 1400 H), I: 295. Berdasar penelitian Ahmad al-Raisuni, ia adalah yang pertama kali menggunakan istilah maqasid al-shari‘ah (ulama lain menyebutnya dengan al-kulliyyah al-khams dan al-usul al-shar’iyyah). Dapat dilacak dalam Abd. Rahman, Konsep al-Maslahah menurut Najm ad-Din at-Tufi “Disertasi” (Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 1998), 80; Bandingkan dengan Ahmad al-Raisuni, Nazariyyah al-Maqasid ‘Inda al-Imam al-Shatibi (Herdon: al-Ma’had al-Alami lil-Fikr al-Islami, 1990), 48-49.

[4]Abd. Moqsith Ghazali (et.al), Metodologi Studi Al-Qur’an, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), xii.

[5]Ibid., 147.

[6]Fahmi Salim, “Konsep Maqasid Shari’ah; Antara Islam dan Faham Liberal” dalam http://www.arrahmah.com/read/2012/06/30/21317-konsep-maqasid-shari’ah-antara-islam-dan-faham-liberal.html. (12 Maret 2013).

[7]Ahmad ibn Muhammad ibn ‘Ali al-Fayumi al-Muqri`, al-Misbah al-Munir li Gharib al-Sharh al-Kabir li ar-Rafi’i (Beirut: Maktabah Lubnan, 1987), 192.

[8]Abu al-Fadl Muhammad ibn Mukrim ibn Manzur, lisan al-‘Arab (Beirut: Dar al-Sadir, t.t),VIII: 175.

[9]Fazlur Rahman, Islam, alih bahasa: Ahsin Muhammad (Bandung: Pustaka, 1994), h. 140.

[10] ‘Abd al-Karim Zaydan, al-Madkhal li Dirasah al-Shari’ah al-Islamiyyah (Beirut: Mu`assasah al-Risalah, 1976), 39.

[11] Ahmad al-Raysuni, al-Fikr al-Maqasidi Qawa’iduhu wa Fawa`’iduhu (Ribat: Matba’ah al-Najah al-Jadidah al-Dar al-Bayda’, 1999), 10.

[12]Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqasid Shari’ah menurut al-Syatibi (Jakarta: P.T. Raja grafindo Persada, 1996), 64.

[13]Al-Shatibi, al-Muwafaqat fi Usul al-Shari’ah, Tahqiq ‘Abdullah Daraz (Kairo: Dar al-Hadith, 2006), II: 262.

[14]Ahmad Imam Mawardi, Fiqh Minoritas(Fiqh al-Aqalliyat dan Evolusi Maqasid al-Shari’ah dari Konsep ke Pendekatan), (Yogyakarta: LKiS, 2010), 181.

[15]Ibid. 180. Padanan kata yang semakna dengan maqasid al-shari’ah adalah: – مقصود الشريعة- الحكمة الشرعية- المصلحة- نفي الضرر- نفي الحرج- دفع المشقة- رفع الحرج والضيق- الكليات الشرعية- العلل الشرعية- المعاني الشرعية- الغرض والمراد والمغزى الشرعي-. https://www.facebook.com/permalink.php?id=381357358603751&story_fbid=479261452146674 (12 Pebruari 2014)

[16] Sering disebut dengan al-‘Iz ibn ‘Abd al-Salam. Nama lengkapnya: ‘Abd al-‘Aziz ibn ‘Abd al-Salam ibn ‘Abd al-Qasim ibn al-Hasan al-Sulami al-Damshiqi. ‘Izzuddin adalah gelar kehormatan sebagai raja/tokohnya ulama. Sha’ban Muhammad Ismail, Usul al-Fiqh., 276.

[17]Ibid. bisa dilacak pada Izzuddin ibn ‘Abd al-Salam, Qawa’id al-Ahkam fi Masalih al-Anam, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, tt.), I: 9; ‘Umar ibn Salih ibn ‘Umar, Maqasid al-Shari’ah ‘inda al-Imam al-‘Izz ibn ‘Abd al-Salam (Urdun: Dar al-Nafa’`is li al-Nashr wa al-Tawzi’, 2003), 88; al-Raysuni, Nazariyyah al-Maqasid., 52.

[18]Ibn ‘Ashur, Maqasid al-shari‘ahal-Islamiyyah (Urdun: Dar al-Nafa’`is li al-Nashr wa al-Tawzi, 2001), 190-194.

[19]Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, al-Mustasfa min ‘Ilm al-Usul, Tahqiq Dr. Muhammad Sulaiman al-Ashqar, (Beirut: al-Risalah, 1997), I: 416-7.

[20] Sayfuddin al-Amidi, al-Ihkam fi Usul al-Ahkam., 271.

[21]‘Izzuddin ibn ‘Abd al-Salam , Qawa’id al-Ahkam., II: 189.

[22] Nama lengkapnya adalah Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa ibn Muhammad al-Lakhmi al-Ghirnati al-Shatibi. Lebih dikenal dengan nama Abu Ishaq al-Shatibi. Ia lahir di Granada tahun 730 H dan meninggal pada hari Selasa, 8 Sha’ban 790 H (1388 M). Nama Shatibi adalah nisbat kepada tempat kelahiran ayahnya di Sativa (Shatibah=Arab), sebuah daerah di sebelah timur Andalusia. Setidaknya ada 7 karya tulisnya (dalam bidang nahwu, usul al-fiqh, bid’ah, dan jual beli). Sha’ban Muhammad Isma’il, Usul al-Fiqh Tarikhuhu wa Rijaluh, cet. 2. (Makkah: Dar al-Salam, 1998),  417; http://en.wikipedia.org/wiki/Abu_Ishaq_Al-Shatibi (18 Juni 2013); ‘Abd al-Wahhab Ibrahim ibn Sulaiman, al-Fikr al-Usuliy Dirasah Tahliliyyah Naqdiyyah (Jiddah: Dar al-Shuruq, 1983), 485.

[23] Tidak seperti yang lainnya, yang mendefinisikan maqasid al-shari’ah dari aspek kebahasaan, al-Shatibi tidak memberikan definisi konkrit karena ia menganggap istilah ini telah dipahami secara jelas, di samping juga al-Muwafaqat diperuntukkan untuk kalangan yang memiliki basic pengetahuan Hukum Islam yang baik, sehingga istilah dan permasalahan yang telah dianggap umum tidak perlu dijelaskan lagi. Imam Mawardi, Fiqh Minoritas., 181.

[24]Al-Shatibi, Al-Muwafaqat., II: 262.

[25] Nama lengkap Ibn Ashur adalah Muhammad Tahir (Tahir II) ibn Muhammmad ibn Muhammad Tahir (Tahir I) ibn Muhammad ibn Muhammad Shadhili ibn ‘Abd al-Qadir ibn Muhammad ibn ‘Āshūr. Lahir dari sebuah keluarga terhormat yang berasal dari Andalusia pada tahun 1296 H atau 1879 M dan wafat pada tahun 1393 H atau 1973 M. Tempat lahir dan wafatnya sama yaitu di Tunis.

[26]Ibn ‘Ashur, Maqasid al-shari‘ahal-Islamiyyah., 251. Menurut Imam Mawardi, definisi Ibn ‘Ashur ini sudah mulai masuk wilayah yang lebih konkret dan operasional. Bahkan Ibn ‘Ashur menegaskan bahwa maqasid al-shari‘ah bisa saja bersifat umum yang meliputi keseluruhan shari’at dan juga bisa bersifat khusus, misalnya maqasidal-shari’at dalam bidang jinayat. Dalam kontek ini maqasid al-shari‘ah diartikan sebagai kondisi-kondisi yang dikehendaki oleh shara’ untuk mewujudkan kemanfaatan bagi kehidupan manusia atau untuk menjaga kemaslahatan umum dengan memberikan ketentuan hukum dalam perbuatan-perbuatan khusus mereka yang mengandung hikmah. Imam Mawardi, Fiqh Minoritas., 183.

[27] Wahbah al-Zuhayli,  Usul al-Fiqh al-Islami (Damaskus: Dar al-Fikr, 1998), II: 1045.

[28]Imam Mawardi, Fiqh Minoritas., 183. Dikutip oleh Imam Mawardi dari Yusuf Hamid al’Alim, al-Maqasid al-shari‘ahal-‘Ammah li al-shari‘ah al-Islamiyyah (Riyad: al-Dar al-‘Alamiyyah li al-Kitab al-Islami dan IIIT, 1994), 79.

[29]Amrullah,”Histori Evolusi Teori Maqasid Shari’ah (sejak Abad I H./7 M. sampai Abad 15 H./21 M.)”, 3. dalamhttp://www.facebook.com/notes/bahtsul-masail-nu-mesir-i/geliat-pemikiran-maqasid-shari’ah-sejak-i-hvii-m-sampai-14-h21-m-laporan-kajian-/10151318265212291.  (19 Oktober 2013)

[30] Yusuf al-Qaradawi, Dirasah fi Fiqh Maqasid al-shari‘ah Bayna al-Maqasid al-Kulliyyah wa al-Nusus al-Juz`’iyyah, cet. 4 (Kairo: Dar al-Shuruq, 2012), 20. http://www.tanseerel.com/main/articles.aspx?article_no=16855&menu_id=8

[31] Penegasannya ini untuk menepis kesan bahwa maqasid al-shari‘ah hanya membahas persoalan fiqh, pendapat yang terlahir sebagai konsekuensi dominasi diskusi maqasid dalam ranah fiqh dibanding ranah yang lainnya. Bukti maqasid al-shari‘ah tidak hanya persoalan fiqh adalah dijadikannya unsur agama dalam al-kulliyyat al-khams. Ibid.

[32]Al-Shatibi, al-Muwafaqat. III: 240-1.

[33]Ibid., II: 114.

[34]Dijelaskan bahwa taklif bukan untuk memberatkan mukallaf, sebaliknya taklif justru demi kemaslahatan mereka. Ibid., II: 81-87.

[35]Aspek pertama merupakan inti yang dapat terwujud melalui pelaksanaan taklif atau pembebanan hukum terhadap mukallaf (aspek ke-3). Untuk melakukan taklif harus dapat memahami baik dimensi lafal maupun maknawi (aspek ke-2), dan pemahaman-pelaksanaan taklif ini dapat membawa manusia berada di bawah lindungan hukum Tuhan, lepas dari kekangan hawa nafsu (aspek ke-4). Penjelasan ini kami kutip dari Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqasid Shari’ah., 70-1.

[36]Cara untuk menjaga 5 unsur pokok dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu: 1. min janib al-wujud (dengan cara menjaga dan memelihara hal-hal yang dapat melanggengkan keberadaannya), dan 2. min janib al-‘adam (dengan cara mencegah hal-hal yang menyebabkan ketiadaannya). Contoh menjaga agama dari segi wujud misalnya shalat dan zakat; menjaga agama dari segi ‘adam misalnya jihad. Al-Shatibi, al-Muwafaqat., II: 265.

[37]Hierarki  ini bersifat saling menyempurnakan. Artinya tidak terwujudnya aspek daruriyyah dapat merusak kehidupan manusia secara keseluruhan. Pengabaian terhadap aspek hajiyyah, tidak sampai merusak kelima unsur pokok, tetapi akan membawa kepada kesulitan mukallaf dalam merealisasikannya. Sedangkan pengabaian aspek tahsiniyyah berdampak pada tidak sempurnanya upaya pemeliharaan lima pokok tersebut.

[38]Al-Shatibi, al-Muwafaqat. II: 120, 142. Menurut al-Khadimi, al-maqasid al-‘Asliyyah adalah maqasid yang tidak ada manfaat zahir/nyata bagi mukallaf, seperti persoalan ibadah dan kepatuhan akan perintah Allah. Sedangkan al-maqasid al-tabi’ah adalah maqasid yang di dalamnya ada manfaat nyata bagi mukallaf, seperti dalam pernikahan, jual beli, dll. Nuruddin al-Khadimi, al-Ijtihad al-Maqasidi Hujjiyyatuhu, Dawabituh wa Majalatuh, dalam al-Maktabah al-Islamiyyah, http://library.islamweb.net/newlibrary/display_umma.php?lang=&BabId=4&ChapterId=4&BookId=265&CatId=201&startno=0 (2 Maret 2014)

[39]Al-Shatibi, al-Muwafaqat., II: 20-25. Dilihat dari cakupan masalahnya, maqasid dibagi menjadi 3, yaitu al-maqasid al-‘ammah yang meliputi keseluruhan aspek shari’ah; al-maqasid al-khassah yang berkaitan dengan bab tertentu dalam muamalah, seperti maqasid al-shari’ah dalam bidang hukum keluarga, ekonomi, dll; dan al-maqasid al-juz’iyyah berupa illat, hikmah, dan rahasia hukum. Nuruddin al-Khadimi, al-Ijtihad al-Maqasidi., 65.

[40]Ensiklopedi Islam, IV: 311; Mustafa Sa’id al-Khin, al-Kafi al-Wafi fi Usul al-Fiqh al-Islamy (Beirut: Mu’assasah ar-Risalah, 2000), 8.

[41]Kaidah-kaidah ini dinukil dari Fahmi Salim, “Konsep Maqasid Shari’ah; Antara Islam dan Faham Liberal”., 5-7.

[42]Al-Shatibi, al-Muwafaqat., II: 472. Konsep ta’abbudi berlandaskan Hak Allah atas hamba-Nya, yaitu kewajiban hamba untuk menyembah dan tidak mempersekutukan-Nya.

[43]Ibid.

[44]Ibid., II: 379.

[45] Ibid., I: 186.

[46] Fahmi Salim, “Konsep Maqasid Shari’ah; Antara Islam dan Faham Liberal”, 5.

[47] Al-Shatibi, al-Muwafaqat, II: 371-373.

[48]Ibid., III: 7-9

[49] Al-Shatibi, al-I’tisam, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 2000) I: 184-185.

[50] Fahmi Salim, “Konsep Maqasid Shari’ah”, 6.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *